Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina FOTO: telusur.col.id/Tio Pirnando

telusur.coid- Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan mantan narapidana korupsi diperboleh maju menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu tahun depan.

Menanggapi hal itu, Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina mengatakan, pihaknya menghormati putusan itu.

Namun, ICW menduga kemungkinan MA belum sepakat atau tidak menganggap sesuatu yang penting terkait pelarangan eks koruptor ini maju sebagai caleg.

“ICW menghormati keputusan MA ya. Tapi kami melihat MA mungkin belum bersepakat atau belum pada perspektif bahwa larangan ini sebenarnya urgent buat di gagas untuk Pileg kita kedepan,” kata Almas di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (15/9/18).

Baca juga: LIPI Minta Pemerintah dan KPU Patuhi Putusan MA Soal Eks Koruptor Boleh Nyaleg

Menurut Almas, putusan MA ini telah menimbulkan perbedaan di tengah publik. Karena, MA dianggap telah mengabaikan fenomena korupsi yang masif di tanah air.

“Walaupun (putusan MA) ada perdebatan disitu. Seharusnya (MA) tidak mengabaikan apa atau menyampingkan fenomena yang ada di Indonesia yang dimana korupsi sekarang sangat masif,” ungkapnya.

Baca juga: ICW Sebut Korupsi Terjadi Karena Parpol Tak Serius Berbenah

Data dari ICW, kata Almas, sudah ada 445 orang lebih tersangka korupsi dari unsur DPR maupun DPRD dari kurun tujuh tahun terakhir. Untuk mencegah ‘perampokan’ uang rakyat ini tidak terjadi lagi, hendaknya kedepan penyelenggara pemilu dan partai politik lebih kompak.

Mereka, kata Almas, harus memiliki semangat yang sama dalam membangun bangsa. Dan, tidak membiarkan uang rakyat terus digerogoti.

“Semuanya harus memiliki semangat yang sama. Kita tidak ingin mantan napi korup maju Pileg,” tandasnya.
[Ipk]

Bagikan Ini :