Diskusi Publik bertajuk "Mengapa DPRD Korupsi Beramai-ramai?" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (15/9//18). FOTO: telusur.co.id/Tio Pirnando

telusur.co.id- Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai, korupsi massal yang dilakukan oleh DPRD lantaran tidak ada iktikad dari partai politik untuk melakukan pembenahan secara serius atau reformasi di internalnya.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Almas Sjafrina dalam sebuah diskusi bertajuk¬†“Mengapa DPRD Korupsi Beramai-ramai?” di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (15/9/18).

“Sekarang kita melihat belum ada pemebanahan itu di parpol. Kalau kita bicara korupsi di DPRD misalnya semua anggota DPRD kan adalah kader-kader parpol yang seharusnya parpol punya peran dari proses awal bagaimana mereka menyeleksi calon, me-monitorong dan mengevaluasi anggota DPRD yang merupakan kader parpol,” kata Almas.

Kasus tersangka massal dilakukan DPRD Kota Malang, kata Almas, bukanlah fenomena baru. Karena, sebelumnya sudah pernah terjadi di Sumatera Utara, Musi Banyuasin dan daerah lainnya.

Menurut Almas, korupsi para legisilatif ini motifnya sama dari tahun ke tahun. Dimana melibatkan kepala daerah, birokrasi dan DPRD itu sendiri. “Dari sini kan kita bisa melihat sebenarnya belum ada pembenahan yang serius untuk membenahi mencegah korupsi dilegislatif itu sendiri,” ucap Almas.

Jika selama ini parpol mengeluhkan penyebab masih terjadi korupi karena sistem, Almas menegaskan, keluhan itu sekarang tidak masuk akal lagi. Meskipun, pembenahan sistem juga penting.

Saat ini, jelas Almas, permasalahanya bukan lagi dari sistem pemilu, tapi cara para caleg untuk menang dan duduk di kursi legislatif. “Kalau sering korupsi karena salah satu faktor nya adalah pemilunya yang mahal. Sebenarnya yang buat mahal adalah cara illegal dan cara yang tidak perlu dilakukan untuk memenangkan pemilu itu sendiri,” tuntas Almas[far]

Bagikan Ini :