Rd. Yudi Anton Rikmadani/telusur.co.id

Oleh: RD Yudi Anton Rikmadani (Praktisi Hukum/Advokat)

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan Uji materi terhadap pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggoa DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu).

Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU Noor 7 tahun 2017, Oleh karena itu KPU harus menghormati hasil putusan MA sebagai kepastian hukum, sehingga bagi para caleg eks koruptor sudah jelas hak-haknya dilindungi oleh hukum.

Putusan MA dalam perkara itu juga bersifat final, oleh sebab itu caleg eks koruptor dapat mencalonkan diri sebagai caleg, akan tetapi calegeks koruptor harus terlebih dahulu mengumumkan dirinya sebagai mana pasal 240 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Dimana dala UU tersebut dinyatakan tidak pernah di pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sebagaimana penulis sampaikan tersebut diatas Kepada KPU, Bawaslu dan Masyarakat bahwa putusan itu harus di hormati, karena itu bagian dari menghormati peradilan.[]

Bagikan Ini :