Peneliti LIPI Syamsuddin Haris. FOTO. telusur.co.id/Tio Pirnando

telusur.co.id- Pemerintah dan penyelenggara pemilu diminta untuk mematuhi Mahkamah Agung (MA) yang memutuskan memperbolehkan mantan narapidana korupsi boleh menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.

Analis politik LIPI Syamsuddin Haris mengatakan, jika MA sudah memutuskan, maka pemerintah tidak boleh bahkan dilarang untuk ikut campur atas putusan itu. Pemerintah termasuk KPU, Bawaslu tinggal melaksanakannya.

“Begini pemerintah tidak bisa campur tangan dalam wilayah kekuasaan yudikatif, bisa dipahami saja,” kata Syamsuddin di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (15/9/18).

“Tentu KPU akan melaksanakannya,” sambung Syamsuddin.

Menurut dia, cara yang bisa ditempuh KPU saat ini ialah mengimbau kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2019, untuk tidak mengajukan caleg dari mantan eks koruptor. Artinya, ada filter di awal oleh parpol

“Pada saat yang sama KPU imbau supaya parpol tidak mengajukan caleg yang bermasalah saja,” ungkapnya.

Kemudian, solusi lainnya agar menekan korupsi dilakukan anggota dewan untuk periode 2019-2024, Syamsuddin meminta masyarakat lebih jelih dalam memilih wakil rakyat.

“Yang bisa dilakukan ya civil society supaya tidak memilih caleg yang bermasalah, gitu aja. saya pikir apa lagi. Nnggak ada solusi,” imbuhnya.

Sebelumnya, MA telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal yang diuji materikan itu mengatur soal mantan narai korupsi, eks napi bandar narkoba dan mantan narapidana kasus kejahatan seksual pada anak dilarang maju menjadi calon legislatif.

Pada putusannya, MA menyatakan larangan eks koruptor menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu. “Pertimbangan hakim bahwa PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017,” kata Juru Bicara MA Suhadi. [far]

Bagikan Ini :