Ilustrasi/Net

telusur.co.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan tetap berpegang pada PKPU terkait larangan mantan narapidana korupi menjadi calon anggota legsilatif. Meskipun, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan memperbolehkan mereka menjadi caleg. Karena, sampai sekarang MA juga belum menyerahkan salinan hasil putusannya.

“Kami belum menerima salinan putusan resmi dari MA. Sehingga KPU sampai saat ini (KPU) masih berpegang bahwa PKPU masih berlaku,” kata Komisoner KPU ramono Ubaid Tanthowi di kantornya, Jakarta, Jumat (14/9/18).

“Jadi kita akan tunggu mendapatkan salinan putusan,” tambahnya.

Pramono mengatakan, jika salinannya sudah sampai ke tangan KPU, langkah pertama yang dilakukan ialah mengkaji putusan tersebut. Kemudian, baru KPU bersikap mengambil langkah selanjutnya.

“Bunyi amar putusannya bagaimana, pertimbangan MA bagaimana. Nah, itu akan jadi pertimbangan kami mengambil langkah untuk mantan napi itu,”ujarnya.

KPU, kata Pramono, juga tengah mempertimbangkan memberikan tanda khusus pada kertas suara terkait caleg tersebut pernah jadi napi koruptor. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui dan membedakan mana caleg eks koruptor dan bukan.

Cara seperti ini, kata Prabowo juga pernah diusulkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

“Dulu kan Pak JK sempat menyarankan itu. Segala hal kita pertimbangkan agar pemilih kita disodori nama-nama bersih,” imbuhnya.

MA telah memutus uji materi terkait eks koruptor menjadi caleg. Dalam putusannya, MA menerima gugatan yang diajukan. Karena itu, parpol bisa mengusung mantan napi korupsi menjadi caleg.

Dalam pertimbangannya, MA menilai aturan yang tertuang di dalam PKPU Nomor 20 tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

“Sudah diputus kemarin (Kamis, 13 September). Permohonannya dikabulkan dan dikembalikan kepada Undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017),” ujar Suhadi.[Ipk]

Bagikan Ini :