Pakar Hukum Tata Negara , Refly Harun/Net

telusur.co.id – Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan eks napi koruptor ikut sebagai caleg di pemilu serentak 2019 mendapatkan dukungan dari pakar hukum tata negara, Refly Harun.

Bahkan, dalam komentar di akun twitternya, Refly menilai keputusan MA yang membatalkan PKPU soal caleg napi koruptor, narkoba dan kejahatan seksual sudah tepat. “Terlepas pro dan kontra yang ada, putusan MA itu tepat,” tegas Refly, Sabtu.

Dijelaskan dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang tidak berwenang membatasi hak politik eks napi koruptor. Yang berhak adalah instrumen undang-undang dan vonis pengadilan.

Kendati begitu, Refly menyarankan kepada partai politik untuk mengedepankan etika dan keinginan masyarakat yang tidak mencalonkan eks napi koruptor sebagai caleg. “Tapi, ada baiknya kita mendorong parpol tidak mencalonkan eks napi koruptor.”

Jika pada kenyataannya, masih ada partai politik yang masih memberikan ruang dan kesempatan kepada eks napi koruptor sebagai caleg. Dia menyarankan agar tidak dipilih. “Parpol yang masih mencalonkan sebaiknya tidak dipilih,” anjur dia.

Sebelumnya, MA memutuskan mengabulkan gugatan uji materi tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg). MA menegaskan jika aturan yang ada dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

“Sudah diputus kemarin (Kamis, 13 September). Permohonannya dikabulkan dan dikembalikan kepada Undang-undang (UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017),” ujar Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi ketika dihubungi wartawan, Jumat (14/9). (ham)

Bagikan Ini :