FOTO: Humas Kemenpan RB

telusur.co.id- Kabupaten Badung menjadi daerah kedelapan yang membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di Indonesia. Diharapkan dengan terbangunnya MPP di pulau dewata tersebut dapat menumbuhkan perekonomian bagi masyarakat.

“Hadirnya MPP di Kabupaten Badung diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, serta investor. Dengan demikian dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi khususnya di wilayah Badung,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Syafruddin dalam acara peresmian MPP Kabupaten Badung, Bali, Senin (17/9/18).

Dijelaskan, pembentukan MPP merupakan upaya dalam memberikan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia. Selain itu, MPP adalah upaya mengubah pola pikir ego sektoral menjadi kerjasama untuk memberikan layanan yang terbaik ditengah tantangan global yang menuntut kecepatan dan ketepatan.

Dalam rangka mewujudkan ASN yang dapat menjawab tantangan global, kata Syafruddin, hendaknya memiliki jiwa enterpreunership. Dimana setiap pegawai dituntut melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didukung dengan penerapan e-government.

Selain itu, ASN juga diwajibkan memiliki jiwa hospitality atau jiwa melayani dengan baik.

Lebih lanjut ditambahkan jika sampai 2018 telah terbentuk 7 MPP di Indonesia, yaitu di Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, Kota Tomohon, dan Kabupaten Karangasem.

Melihat banyaknya MPP yang terbangun dan yang tengah mengajukan kesiapannya untuk membangun, menurut Syafruddin, hal ini membuktikan bahwa ada niat dan usaha dati pemerintah daerah untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.[Ham]

Bagikan Ini :