Foto: net

telusur.co.id- Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan KPU tentang larangan eks narapidana korupsi maju sebagai calon anggota legislatif sudah benar. Sebab, putusan itu terkait dengan UU Pemilu yang multitafsir, yang tidak tegas melarang eks koruptor menjadi caleg.

Menurut Pangi, secara substansial, patut apresiasi maksud baik dari KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melahirkan demokrasi berkualitas dan pemimpin yang berintegritas.

Namun, sangat disayangkan, tujuan serta niat yang baik dari KPU tentunya harus berdasar pada basis aturan yang jelas dan bukan malah melanggar aturan undang undang dan konstitusi.

“Peraturan KPU yang memuat larangan kepada eks napi koruptor setidaknya mengindikasikan bahwa; Pertama, KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan aturan yang sangat substansial menyangkut pembatasan hak politik bahkan telah merampas hak politik warga negara,” ujar Pangi dalam keterangan persnya kepada telusir.co.id, Senin (17/9/18).

Pencabutan hak politik seseorang, kata Pangi, mestinya dituangkan dalam UU atau putusan pengadilan. Bukan dituangkan dalam PKPU. Artinya peraturan mengatur soal mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bukan domain kewenangan KPU.

Dia mejnjelaskan, KPU hanya berwenang mengeluarkan aturan teknis terkait penyelenggaraan pemilu yang jurdil, luber dan objektif bukan malah mengurusi urusan yang menjadi kewenangan lembaga lain.

“Sekali lagi, pencabutan hak politik harus berdasarkan putusan pengadilan dan peraturan undang undang bukan diatur berdasarkan PKPU,” paparnya.

Kedua, indikasi dis harmoni antar lembaga. Aturan KPU ini juga menguatkan indikasi bahwa KPU terkesan arogan dan menciptakan konflik dengan lembaga lain, terutama Bawaslu.

Padahal, selama ini KPU dan Bawaslu adalah mitra, saling menguatkan, mengisi dan mendukung. Namun, dalam realitasnya, fenomena yang amat langkah yaitu dihadap hadapkan serta dibenturkan antara institusi KPU dan Bawaslu, sebelumnya ini ganjil terjadi.

“Semestinya semua lembaga terkait penyelenggara dan pengawas pemilu melakukan koordinasi, terintegrasi satu sama lain, hal-hal substansial demi kesuksesan pemilu berkualitas bukan malah ingin gagah-gagahan,” imbuhnya.

“Ketiga, dis-orientasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. KPU harus menempatkan diri sebagai penyelenggara yang mengatur urusan-urusan teknis pemilu,” tandasnya.[far]

 

Bagikan Ini :