Ilustrasi/Net

telusur.co.id- Direktur Eksekutif Vixpol Center Research and Colsulting meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif.

Menurut dia, iktikad baik dari KPU untuk mencegah koruptor jadi anggota dewan sah-sah saja. Namun, KPU diharapkan tidak mengurusi hal-hal yang di luar kewenangannya.

“KPU tidak disibukkan untuk mengurusi hal-hal di luar tugasnya yang justru mengganggu konsentrasi dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Dengan demikian, institusi KPU hanya sebagai penyelenggara pemilu tak boleh melampaui kewenangannya alias offside,” kata Pangi dalam keterangannya kepada telusur.co.id, Senin (17/9/18).

Pangi memprediksi, PKPU yang dibatalkan MA itu tidak menutup kemungkinan bakal menimbulkan kekisruhan. Akibatnya, KPU akan disibukkan mengurusi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

“Kontroversi ini dikhawatirkan akan melahirkan perlawanan yang berpotensi melahirkan kekisruhan dan kekacauan politik dan terganggunya tahapan pemilu yang disebabkan terpecahnya konsentrasi KPU untuk mengurusi hal-hal lain (gugatan) dari pihak-pihak yang merasa dirugikan,” jelasnya.

Menurut Pangu, dampak dari PKPU ini tentu merugikan secara personal terhadap eks koruptor. “Aturan ini dengan jelas telah merampas hak politik mereka sebagai warga negara tanpa putusan pengadilan, dengan kata lain mereka mendapat hukuman tambahan yang dibuat sendiri oleh KPU yang tentunya akan menjadi beban moral tersendiri,” bebernya.

Tak hanya itu, dampak kelembagan, perisitwa ini akan menjadi preseden buruk bagi KPU. Karena dianggap arogan.

“Ini akan menjadi preseden buruk bagi koordinasi kelembagaan yang akan merugikan KPU sendiri, yang dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia,” ungkapnya.

Meski demikian, Pangi menilai seluruh rakyat Indonesia pasti tidak setuju dengan para eks koruptor yang jelas-jelas sudah menghianati negara kembali diberi panggung politik. Namun, bukan berarti KPU berhak merampas hak politik warga negara.

“Mestinya KPU harus bersabar dulu, biar lah nantinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang Undang Pemilu yang mengaturnya lebih tegas, detail, teknis dan tidak multitafsir dalam rangka menghabisi riwayat politik koruptor pengkianat negara,” tandasnya.[Ipk]

 

 

Bagikan Ini :