telusur.co.id– Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama (GNPF-U) menilai adanya calon wakil presiden dari kalangan ulama bisa membuat suara terpecah

Menanggapi hal tersebut, politikus PDIP Eva Kusuma Sudari mengaku heran dengan pernyataan GNPF-U. Karena, waktu Ijtima Ulama I, merekomendasikan ulama untuk di pilih Prabowo Subianto sebaigai calon wakil presidennya diantaranya Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Ustaz Abdul Somad.

“Statementnya bertentangan dengan Ijtima pertama? Jangan double standard lah,” kata Eva kepada telusur.co.id, Senin (17/9/18).

Anggota Komisi XI DPR ini menyatakan, yang menghargai para ulama itu ialah Presiden Joko Widodo. Karena, dia menggadeng Rais Aam PBNU yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin menjadi cawapresnya. “Justru Jokowi yang melaksanakan aspirasi ulama,” tegas Eva.

Lagi pula, kata Eva, setiap warga negara mempunyai hak memilih dan dipilih. Hal itu dijamin oleh konstitusi

“Ini aneh, kok statement nya nggak ikut konstitusi. Hak tiap WNI (warga negara Indonesia) untuk memilih dan dipilih,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Eva menekankan, tidak boleh ada pihak manapun yang berhak  memonopoli kebenaran. Apalagi, Indonesia menganut sistem Demokrasi yang memberi kesempatan kepada seluruh warga negara untuk ikut berpartisipasi terlibat dalam politik.

“Sebaiknya tidak monopoly kebenaran. Ini demokrasi. Politik itu milik semua rakyat, bukan satu golongan saja,” tandas Eva.

Sebelumnya, GNF-U bicara soal kekhawatiran suara umat Islam terpecah pada Pilpres tahun depan. GNPF-U mengatakan, bila tak ingin pecah seharusnya tidak ada pihak yang mengangkat cawapres dari kalangan ulama.

“Mengenai cawapres ulama, memecah. Ya semestinya kalau tidak mau pecah, jangan angkat calon wapres yang ulama,” ujar Ketua GNPF-U Yusuf Martak.

Pernyataan Yusuf ini menanggapi pertanyaan tentang apakah tidak khawatir suara umat Islam terbelah dua, mengingat ada ulama yaitu KH Ma’ruf Amin yang ditunjuk menjadi cawapres dari Jokowi. Yusuf mengatakan setiap ulama mempunyai pilihan yang berbeda.

“Bukan berarti kalau ada orang ngangkat ulama, terus kita bubar dari ulama menjadi orang jalanan. Tidak mungkin ya tetap saja. Itu adalah pilihan, dan Insyaallah ulama akan menentukan pilihannya masing-masing,” imbuhnya.[Far]

 

 

Bagikan Ini :