Pengamat Hukum Raden Yudi Anton Rikmadani/telusur.co.id

telusur.co.id – Laporan Partai Nasional Demokrat (NasDem) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Senin (17/9/2018) atas pernyataan Rizal Ramli (RR) menuai polemik.

Pengamat Hukum dari Universitas Bung Karno (UBK), Raden Yudi Anton menilai seharusnya kuasa hukum partai NasDem mempertanyakan terlebih dahulu ke acara talk Show yang mengundang Rizal Ramli.

Pasalnya, dalam pasal 310 KUHP menyatakan barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dan seterusnya.

Sedangkan Pasal 311 KUHP menyatakan, jika yang melakukan kejahatan atau pencemaran tertulis dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam karena melakukan fitnah dan seterusnya.

“Harusnya kuasa hukum partai NasDem lebih dulu menanyakan ke acara talk show yang mengundang RR sebagai Narasumber,” ucap dia di Jakarta (18/9/18).

Dijelaskan Yudi, dalam talk Show tersebut dirinya melihat pernyataan Rizal Ramli tidak ada niat merusak kehormatan dan memfitnah. Namun dirinya hanya menjelaskan atas pertanyaan sang pembawa acara.

“Esensi pencemaran nama baik dan atau penghinaan dalam acara talk show di salah satu stasiun televisi bukan merupakan tindakan hukum. Dikarenakan RR di undang sebagai salah satu nara sumber untuk menjelaskan tentang kebijakan impor,” terang dia.

Sebelumnya Partai Nasional Demorkat (Nasdem) diwakili Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari dan sejumlah kader Nasdem melaporkan politikus Rizal Ramli ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Senin (17/9/2018).

“Kami mewakili Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, melaporkan RR (Rizal Ramli) ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) dan 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” ujar Taufik di Mapolda Metro Jaya, Senin.

Ia mengatakan, dugaan pidana tersebut merujuk pada pernyataan Rizal yang menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak berani menegur Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita karena takut kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di dua stasiun televisi pada tanggal 4 dan 6 September 2018.[far]

Bagikan Ini :