Margarito Kamis/Net

Oleh Margarito Kamis

Doktor Hukum Tata Negara

 

Hal yang secara hukum sah, oleh politikus spesis tertentu  bisa berubah menjadi  hantu yang harus disingkirkan. Identitas kultural, agama atau perkumpulan,  menurut hukum pemilu sah dijadikan panduan pertimbangan pemilih dalam memilih jagoannya. Hal yang sah secara hukum, dengan alasan apapun, tidak dapat diangap  lain selain  sah. Yang tidak bisa dilakukan adalah menggunakan fanatisme identitas itu melakukan perbuatan melawan hukum.

Termasuk yang tidak bisa adalah menggunakan nilai identitas itu atau nilai-nilai sakral lain, apapun itu, mengobrak-abrik nilai bersama dalam kehidupan bersama yang beragam. Nilai-nilai itu tidak bisa, dengan alasan apapun, digunakan secara melawan hukum untuk menyeragamkan pilihan atau tindakan. Di atas itu semua, dalam masyarakat beradab, hukumlah yang membimbing dan memandu tindakan siapapun.

Beginilah

Hukum pemilu, sayangnya, dalam sejumlah kasus, buram seburam mata kelelawar disiang hari. Itu karena hukum pemilu ditujukan untuk menjaring apa saja, sehingga kekuataan alaminya sebagai hukum tergerogoti. Dalam konteks itu, hukum pemilu bisa jadi singa lapar pada kasus tertentu, dan sebaliknya bisa jadi singa ompong, nan kekenyangan pada kasus yang lain.

Kelumpuhan atau sebaliknya keangkeran hukum pemilu sangat tergantung pada riuhnya suara protes. Tetapi itu tak menjamin efektifitasnya. Efektitasnya bergantung pada bukti-bukti, yang secara legal memiliki nilai. Ini pekerjaan sulit. Sulit, karena bukti-bukti bernilai hukum tak mungkin didapat dalam kerumunan. Organisasi, setidaknya TIM kerja  yang bekerja secara khusus untuk tujuan itu, mungkin dapat diandalkan menghadirkan bukti bernilai hukum.

Dalam landscap politik pemilu, semua orang menampilkan diri tahu dan mengerti semua soal. Karena sifatnya, pada saat permainan pemilu menuju puncak, hal-hal teknis pemilu diremehkan. Identifikasi  hukum atas tindakan yang memiliki kualitas melanggar hukum, dirasa terlalu ringan diletakan dalam gelombang riuh yang terus menanjak naik dalam persepsi mereka. Terlalu sedikit orang yang mau mengenal loophole hukum, dalam merancang dan memastikan hasil akhir.

 Main Kayu

Soal pemilih misalnya, hukum pemilu memungkinkan  pemilih menggunakan hak memilihnya kendati tak terdaftar dalam DPT. Tetapi ada soal lain, kendati terdaftar dalam DPT, hukum pemilu mengharuskan pemilih membawa surat undangan. Kalausurat undang tidak dimiliki? Tak bisa memilih. Belum lagi kalau pemilih yang tak terdaftar dalam DPT itu, juga tak memiliki KTP elektronik, jelas tak bisa dimasukan ke dalam daftar pemilih tambahan. Lalu apa? Mereka tak bisa memilih juga.

Benar, hukum pemilu saat ini mengatur  gubernur, bupati dan walikota menjadi tim kampanye. Hari ini cuti, besok menjabat lagi. Kala menjabat lagi, semua wewenang kembali berada dalam genggamannya. Hebat. Selogis apa anggota TIM kampanye tidak bisa mengatur kampanye di rumah dinasnya?  Hukum macam apa yang bisa ditegakan bila pemanfaatan fasilitas itu hendak dinilai sebagai pelanggaran terhadap hukum pemilu? Hukum angin lalu namanya.

Gangguan terhadap kampanye di kampung, kecamatan, bahkan kabupaten dan provinsi, hebatnya harus dikoreksi. Tetapi untuk apa? Toh pemilu tak bakal jadi tak sah karena soal itu. Rekapitulasi  perolehan suara di KPPS, PPK, Kabupaten/Kota dan Provinsi, bahkan tingkat nasional sekalipun, bisa terus dilangsungkan  kendati dihujani protes. Bila protes memanas dan menggila, yang secara logis dapat diprediksi mengganggu jalannya rekapitulasi, maka hukum umum memungkinkan aparatur hukum menghentikan keadaan itu.

Salah tulis angka pada berita acara perolehan suara, atau salah alihkan angka dari plano ke berita acara perolehan suara, walau diprotes, tetapi hukum pemilu memungkinkan PPS, PPK, KPU Kab/Kota dan Provinsi mengganggapnya sebagai  angin lalu. Hukum rekapitulasi suara membenarkan para petugas ini menyodorkan kepada pemrotes kata-kata silahkan lanjutkan protesmu  ke PPK. Kala sampai di PPK, sodorkan saja kata silahkan protesmu dibawa ke KPU Kabupaten/Kota, begitu seterusnya.

Jangan lupa hukum besi politik pemilu mengagungkan angka terbanyak, bukan angka  sah. Sah dianggap melekat dalam angka terbanyak sampai terbukti sebaliknya, bila mungkin, tetapi mustahil dalam pemilu tingkat nasional. Selisih suara, ambil 10.000., dalam pemilihan gubernur misalnya, menghadirkan kerumitan dahsyat untuk mengoreksinya, apalagi mengoreksi selisih sejuta suara.

Hukum pemilu saat ini tak menyediakan, siapapun memprotes kekeliruan prosedur dipuncak pertarungan. Semua kekeliruan prosedur diasumsikan telah beres di level sebelumnya. Dipenghujung proses, hukum pemilu hanya membenarkan protes atas angka akhir, bukan prosedur. Hukum pemilu, karena itu secara umum, bila dikenali secara teliti memungkinkan tindakan main kayu sebagai metode andal mengumpulkan suara. ***

 

 

 

 

Bagikan Ini :