telusur.co.id – Video singkat tentang sawit bertajuk “Gadget Murah Karena Sawit”, sebagaimana yang digembar-gemborkan partai ‘Bro Sis’ PSI, mendapat tanggapan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Sebagai organisasi lingkungan hidup yang selama berpuluh tahun telah melakukan advokasi atas fakta buruk perkebunan sawit di Indonesia, Eksekutif Nasional Walhi menegaskan, bahwa selama ini perkembangan kelapa sawit hanya akan memberi dampak buruk terhadap lingkungan dan keselamatan rakyat.

“Kami merasa perlu menyampaikan kritik dan pandangan kami, agar tidak terjadi pengaburan fakta kepada publik, khususnya kaum muda, atas fakta buram perkebunan sawit di Indonesia dan berbagai negara lain di dunia,” kata Manajer Kampanye Pangan, Air dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional Walhi Wahyu Perdana, dalam siaran persnya di Jakarta, yang diterima redaksi, Selasa (18/09/18).

Disampaikan Wahyu, baik dalam video “gadget murah karena sawit” , maupun dalam klarifikasi penjelasan yang disampaikan oleh PSI, Walhi menilai pengurus PSI gagal paham terhadap persoalan mendasar sawit di Indonesia dan bahkan dalam konteks global, dan semakin nggak nyambung jika dihubungkan dengan tujuan video, agar rupiah stabil.

“Pernyataan ini ingin menegaskan bahwa sawit sebagai penopang ekonomi bangsa Indonesia adalah sebuah mitos, termasuk adanya sawit putih,” kata dia.

Bagi Walhi tidak ada sawit putih atau berkelanjutan, karena karakter komoditas ini adalah monokultur dan sudah dipastikan menghancurkan hutan dengan keragaman biodiversity di dalamnya, segala fungsinya, baik secara ekologis, sosial budaya dan ekonomi, mencemari lingkungan hidup.

Walhi menjelaskan, klaim bahwa sektor kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional dengan nilai ekspor mencapai 15 persen dari total ekspor Indonesia sangatlah tidak tepat. Klaim devisa juga tidak tepat karena sebagian besar devisa hasil ekspor justru disimpan di negara suaka pajak (tax haven countries).

“Sementara perkebunan kelapa sawit juga berdampak negatif besar pada hak-hak dasar dan kelangsungan hidup rakyat, masyarakat adat/masyarakat lokal, perempuan, petani, buruh dan lingkungan hidup.”

Tak hanya itu, usulan PSI untuk menghapus pungutan sawit juga dianggapnya keliru. Hal ini membuat pengusaha sawit diuntungkan dua kali, dari nilai kurs yang meningkat dan pembebasan dari kewajiban membayar pungutan sawit.

Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyatakan bahwa kerugian atau biaya lingkungan hidup yang diakibatkan oleh industri ekstraktif adalah sebagai kerugian negara.

Pernyataan KPK ini menunjukkan sebuah kesadaran bahwa selama ini memang biaya lingkungan hidup akibat praktik buruk korporasi dibebankan kepada negara dan rakyat. Kerugian negara dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahu 2015 yang mencapai Rp 200 triliun menunjukkan bahwa investasi berbasis lahan seperti sawit, justru merugikan keuangan negara.

Walhi juga mengingatkan tentang kebakaran lahan dan hutan yang disebabkan oleh industri sawit. Pada Agustus 2018 lalu, kebakaran hutan meningkat kembali, khususnya pada wilayah Sumatera dan kalimantan, bahkan Kalimantan Barat, pada Kota Pontianak sampai meliburkan semua anak sekolah karena dampak asap yang semakin tinggi.

Faktanya, di Kalimantan barat sebagai wilayah titik api tertinggi hingga Agustus 2018 terdapat 102 titik api di konsesi perkebunan kelapa sawit, (Laporan WALHI Kalimantan barat berSumber: Hotspot NASA (firms.modaps.eosdis.nasa.gov), serta kebakaran hebat yang terjadi tahun 2015, yang telah mengakibatkan kematian pada balita dan anak.

Menurut Walhi, PSI telah mengabaikan fakta kejahatan lingkungan dan kemanusiaan yang telah dilakukan oleh perkebunan sawit seabad lamanya. Ada luka yang tidak pernah disembuhkan dari praktik perampasan tanah, pelanggaran ham, pencemaran lingkungan dan penghancuran hutan, yang dialami oleh masyarakat adat, masyarakat lokal, petani, perempuan dan anak-anak.

“Sebagai partai politik baru, harusnya PSI ini muncul dengan gagasan baru yang membawa harapan bagi keselamatan masa depan bumi dan kemanusiaan yang lebih baik, demi generasi yang akan datang. Bukan justru menggadang-gadang model ekonomi yang usang dan rapuh seperti sawit.” [ipk]

Bagikan Ini :