Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Saadi /Istimewa

telusur.co.id- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan mantan napi korupsi maju sebagai calog legislatif pada Pemilu tahun depan. MUI menilai putusan itu dapat berakibat fatal bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi dalam keterangan persnya kepada telusur.co.id, Rabu (19/9/18).

“Hal ini menunjukkan bahwa korupsi belum dianggap sebagai musuh bersama dan menjadi sinyalemen krisis yang bisa berakibat fatal bagi kehidupan bangsa Indonesia,” kata Zainut.

Menurut dia, upaya memerangi korupsi seharusnya dimulai dengan lahirnya ‘rasa krisis’ yaitu kesadaran bahwa jika korupsi tidak diberantas maka keberlangsungan negara menjadi ancaman serius.

Karenanya, pemerintah dan rakyat Indonesia serius dalam menanggulangi kasus korupsi ini, tidak boleh setengah-setengah. Baik dalam bentuk kebijakan maupun sikap dan tindakan.

Dalam kebijakan, kata Zaniut, misalnya, hukuman yang diberikan kepada para koruptor itu harus ada efek jeranya. Hal ini baik berupa lamanya hukuman, ganti rugi finansial maupun tambahan hukuman lainnya.

“Anehnya, kenyataan sosial pun menunjukkan ‘rasa krisis’ atas bahaya korupsi belum melekat dalam benak masyarakat,” imbuhnya.

“Terbukti masih banyak masyarakat yang memberikan apresiasi dan dukungan terhadap tokoh koruptor, bahkan ada beberapa politikus yang terbukti melakukan tindakan korupsi masih dicalonkan kembali oleh partai politik menjadi pemimpin daerah dan anggota legislatif dan hebatnya mereka diterima dengan tangan terbuka untuk kembali berkiprah di arena politik dan menempati jabatan struktural partai yang cukup strategis,” tambahnya.

Oleh sebab itu, MUI mengimbau kepada masyarakat untuk cermat dalam memilih pemimpin khususnya calon anggota legislatif. Tujuannya agar tidak memilih caleg yang memiliki sejarah kasus korupsi. “Hal ini semata untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran dan bencana,” tandas Zaninut. [Ipk]

Bagikan Ini :