telusur.co.id– Pemerintah mendorong inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional diangkat dan dijadikan program nasional. Selain itu, pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) di daerah harus diteruskan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di tanah air.

Demikian disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin dalam acara Pemberian Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (19/9/18).

“Inovasi-inovasi yang bersifat lokal dan instansional, tetapi potensial untuk diterapkan secara nasional, agar segera menjadi program nasional,” ujarnya.

Syafruddin melanjutlan, saat ini sudah banyak inovasi dari pemerintah pusat dan daerah yang mendapat penghargaan internasional.

Hal itu, kata Syafruddin, sejalan dengan kebijakan Kemenpan RB yang terus berupaya mendorong terciptanya terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan itu antara lain dengan membentuk Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dari Top 99 inovasi 2018, banyak juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam berusaha, sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan nasional.

Kuatnya pilar perekonomian daerah bertumpu pada dua hal, yaitu masuknya investasi ke Indonesia dan iklim perekonomian yang sehat. Keduanya bertopang pada penyelenggaraan kemudahan investasi dan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB).

“Oleh karenanya, untuk percepatan EoDB dibutuhkan pelayanan publik yang mudah, biaya ringan, dan tidak berbelit. Salah satu terobosannya dengan mal pelayanan publik,” demikian Syafruddin.[Ham]

 

Bagikan Ini :