Oleh: Dr. H. Joni.SH.MH.(Pengamat Hukum dan Sosial tinggal di Kota Sampit Kalimantan Tengah)

SETIAP tanggal 30 September kita bangsa Indonesia memperingati gerakan 30 September, yang dikenal dengan pemberontakan G30S/PKI. Besoknya, 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Hari itu, 30 September 1965 sejarah tanah air mencatat peristiwa sangat kelam, yaitu peristiwa berdarah percobaan kudeta yang gagal yang kemudian berkepanjangan sampai bertahun kemudian. Jutaan, atau paling tidak ratusan ribu nyawa melayang pada peristiwa tersebut yang sampai saat ini dan mendatang tidak akan pernah dapat diketahui pasti berapa jumlahnya.

Seiring dengan perkembangan jaman, setiap tahun peristiwa itu senantiasa disegarkan kembali dengan pasang surut persepsi tentang Partai Komunis Indonesia (PKI). Tersebab disibukkan dengan berbagai peristiwa politik dan sosial, belakangan ini perhatian terhadap keberadaan partai komunis, dengan ideologi komunisme sebagai ideologi dasarnya kian tak terperhatikan. Bahkan sebagian kalangan menyusrakan bahwa sekarang komunisme itu sudah mati. Oleh karena itu tidak perlu dikhawatirkan kebangkitannya.

Sementara kalangan yang masih menaruh kewaspadaan, dengan senantiasa mengingatkan kebangkitan komunisme dinyatakan phobia. Komunisme phobia. Suara mereka ini seolah tertelan oleh hirukpikuk peristiwa politik dan berbagai peristiwa sosial lainnya.

Berbagai penilaian yang secara garis besar masih hidup atau sudah mati ini secara umum berdasarkan perspektif politis. Bahwa penilaian demikian tentu saja didasarkan oleh kepentingan tertentu tergantung siapa yang menyuarakan.

Oleh karena itu sangat perlu pemahaman komunisme itu tidak semata berdasarkan perspektif politis yang dikuatkan oleh fakta empiris. Sebagai dasar dari apakah sudah mati atau masih hidup, dibutuhkan pemahaman secara obyektif dengan dasar komunisme sebagai ideologi. Dengan pemahaman dasar dari perspektif keilmuan ini setidaknya menjadi refernsi untuk bersikap terhadap ideologi kemunisme, yang menjadi dasar dari PKI.

Makna Ideologis

Pada tahun 70an, Daniel Bell, Guru Besar sosiologi Universitas Columbia menulis buku the End of Ideology (matinya ideologi). Ia mendeskripsikan bahwa ke depan, ideologi yang bersifat lokal akan mati. Ideologi lokal itu terutama yang berbau “isme”, seperti sosialisme, kapitalisme, komunisme dan yang lain. Apa lagi ideologi yang lebih kecil dari itu, atau yang berwawasan kenegaraan dalam arti sempit.

Dalam deskripsinya, penyebab dari matinya ideologi itu adalah kehilangan orientasi komunitas, khususnya orientasi yang didasarkan pada paham kenegaraan. Ideologi lokal dalam pandangannya tidak bisa menjawab tantangan moderen, yang berorientasi pada globalisasi yang ditandai dengan mis orientasi dari masyarakatnya. Masyarakat moderen yang lebih hedonis akan menjadi sebuah komunitas baru tanpa ikatan formal (seperti negara) yang justru berorientasi tidak jelas.

Buku itu mendapat kecaman keras dari para pemikir yang berorientasi status quo. Namun dalam perkembangan berikutnya tesis yang dikemukakan oleh Bell itu seolah menemukan legitimasinya. Berbagai pihak bahkan mengamini ide tersebut, seiring dengan kian konkretnya tatanan baru pada post modern society (masyarakat pasca moderen) yang tak lagi terikat pada tatanan lokal. Kumpulan masyarakat lintas negara seperti Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) adalah contoh konkret hubungan yang bersifat lintas negara, bahkan ideologi yang didasarkan pada kepentingan rezim ekonomi yang lebih mendesak.

Namun demikian tentunya itu fakta empiris yang bersifat instan. Pada tataran filosofis, kristalisasi nilai dari interaksi soaial yang berbaur dengan kepentingan politik dan ekonomi serta aspek lain akan terus memberikan warna yang sama. Kesamaan dalam keabadian sebuah ideologi. Dalam kaitan ini dipahami bahwa suatu ideologi lahir merupakan kristalisasi dari interaksi sosial yang sangat panjang.

Dari interaksi tersebut pada akhirnya direkonstruksi menjadi prinsip kehidupan dengan karakter keabadian. Keabadian ini menjadi kata kunci dari ideologi, dan bukan sekadar prinsip hidup yang mudah berubah apalagi instan.

Dalam perspektif ideologis, menurut pemahaman filsafat ada 4 karakter yang menjadi penguat dan dasar penerapan ideologi. Pertama kekuatan yang mendominasi (power authority). Bahwa didalam ideologi terkandung kekuatan untuk mengubah segala hal yang tidak sesuai dengan keinginan atau cita citabersama. Termasuk dalam kaitan ini keberanian mengambil risiko yang dihadapi, ketidak terjadi penentangan terhadap ideologinya.

Karakteristik kedua adalah mampu menjadi pedoman (be a guide). Ideologi mempunyai aspek aplikatif yang kemudian dijadikan dasar perilaku. Ideologi mempunyai dasar untuk senantiasa memperbaiki dan memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang muncul dalam masyarakat serta memberi solusi yang menyejukkan dan tidak berpretensi menyelesaikan masalah dengan konflik, khususnya sesama elemen penganut ideologi yang sama.

Ketiga, ideologi senantiasa berposisi untuk menyediakan petunjuk dalam setiap aksi terhadap potensi yang mengajukan perlawanan (file resistance). Jabaran dari hal ini adalah pada kenyataan bahwa ideologi dalam pandangan pengiukutnya mampu memecahkan berbagai problem yang dihadapi. Ideologi dapat memberikan solusi pada setiap permasalahan terutama yang dihadapi oleh komunitas penganut ideologi.

Keempat, ideologi bersifat rasional, dalam arti tidak diliputi oleh berbagai hal yang sifatnya tidak rasional (irrasionality). Operasionalisasi ideologi senantiasa dari hal-hal yang bersifat konkret. Dari sini dikristalisasikan menjadi semacam pedoman yang abadi. Karakter ideologi senantiasa sesuai dengan apa yang dibutuhkan, yang menjadi penopang keabadian dan aktualisasi dalam penerapan.

Dari keempat karakter ideologi ini, menunjukkan bahwa pada prinsipnya karakter ideologi itu bersifat abadi, atau pada dimensi keabadian. Bahwa dalam aplikasinya berbeda dengan karakter asal, hal itu merujuk pada kenyataan yang besifat teknis dan keharusan menyesuaikan diri dengan keadaan. Namun karakter dasar yang menjadi filosofinya tetap abadi.

Dari sini pula, merujuk kepada kenyataan yang ada bahwa ideologi tidak pernah mati. Artinya komunisme sebagai ideologi tetap hidup, dan harus dihadapi dalam persketif kehidupan. Sebagai antitesisnya tidak mungkin sebuah ideologi mati, sekali lagi karena dasar dari pengikut ideologi adalah keyakinan. Keyakinan yang sifatnya abadi dan tidak sekadar temporer. Termasuk komunisme sebagai ideologi yang hidup sampai sekarang juga tidak mati. Oleh karena itu tetap harus diwaspadai kebangkitannya, bukan berarti pobhia, tetapi benar benar sebagai sebuah kebutuhan untuk berwaspada. Untuk senantiasa menjaga agar perkembangan dinamis dari ideologi (komunis) senantiasa dijadikan pertimbangan terhadap berbagai kebijakan yang akan dan sudah diambil.

Ideologi Panasila dan Perkembangannya

Merujuk pada fakta demikian dan keabadian itu menjadi trademark maka keabadian ideologi juga berlaku pada ideologi Pancasila. Di dalam perspektif Pancasila dalam arti ideologis, sudah sangat banyak analisis mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hal ini sebagai konskeuensi dari karakter ideologi yang harus senantiasa bisa menyesuaikan dengan perkembangan masa.

Para pakar terkait menyampaikan mengenai hal ini yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mengapresiasi bahwa Pancasila itu dapat mengikuti perkembangan jaman. Tidak aus dan terus dapat berkembang dinamis sebagai ideologi bangsa Indonesia di tengah kancah percaturan ideologi dunia yang terus berubah.

Berkaca pada sejarah keberadaan bangsa Indonesia semenjak dahulu, sebagaimana tecermin dari kehidupan kerajaan kecil di nusantara maka kendatipun belum terformulasikan dalam lima sila itu cikal bakal bangsa Indonesia itu telah dan sudah ber-Pancasila sejak awal.

Pada perkembangannya, Pancasila itu merupakan ideologi terbuka. Makna ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan jaman dan bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Keberadaannya merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri, nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Substansinya juga digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Bukan dari khazanah asing.

Makna Pancasila sebagai ideologi terbuka itu menjadi pedoman dan acuan bangsa Indonesia dalam menjalankan aktivitas di segala bidang sehingga sifatnya harus terbuka, luwes dan fleksibel. Tidak tertutup dan tidak kaku, mengandung keharusan dan kemampuan untuk mengikuti perkembangan jaman tanpa harus mengubah nilai-nilai dasarnya. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapi dan akan dihadapi di era keterbukaan atau era globalisasi dalam segala bidang.

Pada perspektif Pancasila sebagai ideologi terbuka, perjalanannya tidak terlepas dari aspek politis dan ketatanegaraan. Kekuasaan pada jaman Orde Baru misalnya, dinilai telah menerjemankah Pancasila secara sepihak dan menurut selera penguasa pada saat itu. Keterbukaan yang disesuaikan dengan selera dan kepentingan politik penguasa.

Pancasila dijadikan sebagai legitimasi dengan kinerja konkret berupa indoktrinasi pada seluruh komponen masyarakat baik pada tatanan formal maupun informal. Formal melalui sekolah pada seluruh jenjang pendidikan. Mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Informal melalui berbagai kesempatan terhadap kelompok masyarakat dan kelompok kepentingan.

Mata pelajaran Pancasila secara kuantitas mendominasi proses ajar belajar. Informal melalui penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), bagi seluruh komponen masyarakat baik di Pusat maupun di Daerah. Biaya besar digelontorkan untuk kepentingan pemahaman dan penerapan Pancasila saat itu. Kesaktian P-4 sebagai pedoman perilaku disosialisasikan kepada seluruh Warga Negara tanpa kecuali.

Pancasila pada era itu menjadi kekuatan legitimat untuk memerangi komunisme. Sumber kekuatannya adalah komunisme yang anti agama, sementara Pancasila dasarnya agama. Kontradiksi ini melahirkan persatuan dan keyakinan bahwa komunisme akan musnah dengan Pancasila. Komunisme akan habis ketika seluruh komponen bangsa ber-Pancasila. Itu filosofi yang ditanamkan, pada hal sekali lagi ideologi tidak akan pernah mati.

Legitimasi Ideologi Pancasila

Di dalam perkembangan berikutnya, pemaknaan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu menjelma menjadi ideologi dengan muatan penuh menjadi keramat dan sakti. Bahkan legitimasi untuk itu dituangkan dalam Tap MPR No: II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).

Ketapan itu berisi jabaran Pancasila yang mematahkan berbagai pendapat kontra tentang tafsir Pancasila. Dalam ketentuannya dinyatakan bahwa ini bukan tafsir Pancasila (Pasal 1). Ketetapan ini pada perkembangannya dicabut Tap No: XVIII/MPR/1998 dan penegasan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara.

Legitimasi yang seolah alergi terhadap indoktrinasi, dan mengokohkan Pancasila sebagai flsafah bangsa yang bersifat terbuka itu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. UU dimaksud adalah dalam UU No 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan di dalamnya mengatur mengenai Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib bagi peserta didik di semua tingkatan. Namun operasionalisasinya dinilai indoktrinatif.

Pada proses ini, transisi terhadap permasalahan ideologi kemudian diwujudkan dalam bentuk pembubaran berbagai institusi yang dinilai sebagai media indoktrinasi. Tesis sederhananya, bahwa Pancasila bukan hanya milik penguasa yang dapat menterjemankan atau menafsirkan Pancasila sesuai seleranya. Pancasila sebagai ideologi bangsa menjadi milik bersama yang bersifat terbuka. Hal ini juga sebagai refleksi dari upaya menjaga ideologi Pancasila dalam karakter keabadian.

Pada pespektif ini, disebabkan keterbukaan itu pula, seolah ide Daniel Bell menemukan bentuk konkretnya di Indonesia dengan pergantian UU Sisdiknas. Melalui UU Tentang Sisdiknas yang baru (UU No. 20 Tahun 2003) Pendidikan Pancasila dieleminasi dari kurikulum pendidikan di semua jenjang. Sebagai gantinya adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Trauma masa lalu terhadap tafsir Pancasila yang dilakukan rezim orde baru menjadi legitimasi pencoretan Pancasila sebagai mata pelajaran di sekolah. Kendatipun di beberapa sekolah diberikan pelajaran tentang itu, sifatnya hanyalah Muatan Lokal (Mulok). Acuan dasarnya, Pancasila menjadi materi yang digabungkan dalam mata kuliah PKn tersebut.

Dari perjalanan sejarah ini, siapapun sependapat, Pancasila yang menjadi ideologi terbuka masih relevan untuk persatuan dan kesatuan NKRI. Sampai sekarang, belum dan tidak ada ideologi lain yang dapat dijadikan sebagai media mewujudkan character building untuk generasi saat ini dan mendatang.

Obyektif, bagi penganut ideologi komunisme juga demikian. Oleh karena itu kewaspadaan terhdap re-inkarnasinya ideologi komunisme harus diwaspadai. Dalam Bahasa politis menjadikan komunisme serbagai bahaya laten masih tetap relevan.[]

Bagikan Ini :