telusur.co.id – Rapat Koordinasi yang dilakukan KPAI di kantor Gubernur Riau dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kompolnas dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terkait Kasus dugaan kekerasan pada salah satu anak SMK di Batam yang dilakukan pembina sekolah dan oknum ED yang kebetulan anggota kepolisian Polresta Barelang, Batam, telah menghasilkan beberapa catatan.

Begitu disampaikan, Komisioner KPAI, Retno Listiyarti dalam ketangan tertulis yang diterima, Rabu (19/9/18).

Menurut Retno dalam rapat itu, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menjelaskan bahwa Kadisdik dan jajarannya sudah turun mengecek langsung kondisi sekolah pada Rabu, (12/9) dan sudah melakukan supervisi.

“Kadisdik Prov. Kepri meminta sekolah melakukan perubahan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, memberikan perintah untuk sekolah membongkar ruangan yang dihebohkan yaitu ruang konsultasi yang mirip sel,” ucap dia.

Selain itu lanjut Retno, Kadisdik juga memberikan peringatan keras untuk sekolah dilarang menggunakan kekerasan dan pola pendidikan semi militer dalam mendidik dan mendisiplinkan peserta didik. “Dinas pendidikan juga meminta nama sekolah diganti dari SPN menjadi SMK sesuai aturan pemerintah,” kata Retno.

Sedangkan Komisioner Kompolnas, menurut Retno, menyatakan dukungan terhadap penyelesaian kasus ini dan mengapresiasi KPAI yang sudah mengundang pihak Kompolnas dalam rapat koordinasi kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan seorang anggota kepolisian. “Sebagai pengawas eksternal kepolisian maka Kompolnas perlu hadir dalam rapat koordinasi ini agar lebih mengetahui duduk persoalannya,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut kata Retno, Kompolnas menyampaikan rencana untuk bertemu Wakapolda Kepri pada Selasa, (18/9) untuk memastikan proses penanganan oknum ED yang merupakan anggota kepolisian. “Hal itu terkait pelanggaran etika dan pelanggaran hukum yang dilakukan ED terhadap ananda RS, seperti menangkap tanpa surat penangkapan, memborgol anak, menganiaya dan menahan anak selama lebih dari 24 jam,” terang dia.

Sementara itu, tambah Retno, Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Catharina menyatakan keterkejutannya atas kasus kekerasan yang menimpa ananda RS. Catharinam, kata Retno mengecam pemborgolan oknum ED terhadap ananda RS, karena dalam UU SPPA sangat jelas diatur bahwa anak pelaku tidak boleh di borgol, apalagi RS bukanlah pelaku pidana.

“Selain itu, mengeluarkan peserta didik dari sekolah juga bukan tindakan yang bijak. Cataharina juga menyoroti sekolah yang berada di ruko karena sekolah semestinya memiliki lahan sebagaimana ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan terkait standar sarana dan prasarana sekolah,” jelasnya.

Sedangkan Ketua KPPAD Kepri, Faizal, lanjut Retno, menyampaikan terkait banyaknya siswa di wilayah Kepulauan Riau yang dikeluarkan oleh pihak sekolah karena pelanggaran sekolah. Masih banyak sekolah yang menggunakan sistem point dalam menentukan sanksi bagi para siswanya, namun jarang sekolah yang memberikan reward bagi prestasi dan kebaikan anak-anak.

Ananda RS adalah salah satu siswa yang dikeluarkan dari SMK tersebut karena alasan indisipliner. Mengeluarkan peserta didik dengan alasan indisipliner seharusnya dibenahi karena melanggar pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan.[far]

Bagikan Ini :