telusur.co.id- Industri Perbankan diminta untuk tidak memotong plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan kepada nasabah. Jika pihak perbankan melakukan pemotongan, masyarakat atau nasasah KUR diminta untuk melaporkan ke pemerintah.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Penjaminan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hasyim dalam sebuah diskusi bertajuk “Seberapa Efektif Penyaluran Dana KUR Terhadap Pedagang Kaki Lima” diselenggarakan oleh Jalan Media Communication (JMC), Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (20/9/2018).

“Bank tidak boleh potong (Plafon KUR). Misalnya ada yang kredit Rp 20 juta terus kasihnya cuma Rp 19 juta. Kalau ada (pemotongan) laporkan kami. Bank mana saja,” kata Hasyim.

Tak hanya itu, Hasyim juga menegaskan, jika ada pihak atau lembaga yang mempersulit panyaluran KUR, maka pemerintah siap menerima pengaduan tersebut. “Bank mana juga yang mempersulit laporkan nanti kita laporkan,” tegasnya.

Disisi lain, Hasyim menjelaskan, penyaluran KUR per 31 Agustus ini sudah mencapai Rp 87,5 Trilliun. Sedangkan pemerintah menargetkan hingga akhir 2018 penyaluran senilai Rp 120 Trilliun.

Dengan demikian realisasi penyaluran KUR kepada pelaku UMKM 2018 sama dengan 73 persen. KUR senilai Rp 87,5 Trilliun tersebut telah disalurkan kepada sekitar 3,3 juta debitur melalui 41 bank, lembaga keuangan non-bank maupun koperasi.

“Kalau dulu bunganya 9 persen sekarang jadi 7 persen. Kalau dulu minimal usaha berjalan 6 bulan baru bisa mengajukan KUR, sekarang yang baru buka usaha pun bisa asalkan dengan syarat berkelompok. Suami istri dengan usaha berbeda bisa dapat KUR, sepanjang usahanya tidak sama. Dulu hanya bisa sekali, sekarang bisa berkali-kali,” tandas Hasyim.[Ham]

Bagikan Ini :