Saleh Partaonan Daulay (tengah)/telusur.co.id

telusur.co.id- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan, tidak ada yang bisa melarang jika kepala daerah memberi dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2019.

Hal tersebut disampaikan Saleh menanggapi masuknya 31 kepala daerah di Jawa Timur menjadi
anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Menurut Saleh, saat ini yang bisa dilakukan ialah melakukan pengawasan agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan.

“Tidak bisa kita melarang kepala-kepala daerah untuk bergabung dengan salah satu pasangan calon. Itu adalah hak politik mereka. Yang bisa silakukan adalah mengingatkan agar tidak ada pelanggaran,” kata Saleh kepada telusur.co.id, Kamis (20/9/18).

Wakil Ketua Komisi IX DPR ini mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta masyarakat untuk mengawasi kepala daerah ini dengan ketat.

“Kami mendorong Bawaslu dan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan pengawasan. Pengawasan secara sukarela dinilai akan sangat efektif dalam menghindari kemungkinan kecurangan,” ungkapnya

Saleh mengakui, dukungan kepala daerah kepada Jokowi-Ma’rur Amin secara terang-terangan ini terkesan berlebihan.

Namun demikian, PAN tidak mempersoalkan selama memenuhi beberapa persyaratan. Yakni, kehadiran para kepala daerah sebagai tim sukses tidak melanggar aturan perundangan yang berlaku. “Tidak menggunakan anggaran dan fasilitas negara untuk pemenangan calon yang mereka dukung. Dan, tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan,” tandasnya.

Sebelumnya, 31 kepala daerah di Jatim masuk sebagai anggota timsea Jokowi-Maruf. Tim ini diketuai mantan Kapolda Jatim Irjen (Purn) Machfud Arifin.

Pengumuman tim kampanye ini dihadiri sembilan perwakilan partai pengusung, yakni PKB, PDIP, NasDem, Hanura, Golkar, Perindo, PKPI, PSI, dan PPP, dalam lampiran Surat Keputusan Nomor: 016-A/KPTS/TKN-JKWMA/IX/2018.

Mereka diantaranya, Gubernur-Wakil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parwansa-Emil Elestianto Dardak. Sedangkan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini masuk ke Koordinator Wilayah Jawa Timur.[far]

 

 

Bagikan Ini :