Ilustrasi/Net

Oleh: Muslim Arbi

Koordinator Indag Watch

Kemarin saya diminta komentar soal pernyataan Ketua DPR tentang impor beras melimpah tetapi kenapa harga beras ga turun-turun? Tanya Bambang Susatyo (Bamsut), ketua DPR yang diteruskan oleh wartawan Harian Terbit Sore kepada saya. Lalu saya jawab: “DPR perlu bentuk pansus untuk meneliti soal impor beras dan impor pangan lain nya. Agar Detua Dewan jangan sekedar curhat dan beropini di media. Tapi gunakanlah alat kelengkapan Dewan untuk mengusut soal beras dan impor gila-gila an belakangan ini.

Mengapa mesti Pansus pangan perlu di bentuk Dewan? Pansus itu penting di bentuk untuk mengusut mafia importasi beras dan importasi pangan lain nya yang telah di temukan adanya kesalahan oleh Audit BPK yang telah di lakukan oleh Kementrian Perdagangan di bawah kendali Enggartiasto Lukita.

Soal impor beras ini sampai pertengkaran serius antara mentri perdagangan, dan kepala Bulog. Karena menurut Bulog; Gudang-gudang Bulog sudah penuh tersedia beras sampai bulan Juni 2019. Ko, Enggar ngotot impor beras? Ini berarti soal produksi beras nasional kita surplus. Hal itu juga di benarkan oleh mentri Pertanian.

Produk nasional beras surplus lalu kenapa harus paksakan impor? Budi Waseso dengan keras menjawab Enggar, ente beli, jual sendiri. Sikap Enggar, kader Nasdem ini. Sudah di bilang produksi beras surplus, gudang-gudang udah pada penuh. Ko ngotot impor beras?

Begitu juga perlu disoroti, impor gula, garam, yang mematikan petani tebu dan petani garam. Juga importasi bawang putih beraroma kartel dan monopoli.

Kesemua itu perlu di lakukan DPR untuk melindungi petani beras, garam, gula dan mempertahankan produksi nasional kita.

Mengenai mafia impor beras ini; Negara dalam hal ini pemerintah dan DPR jangan sampai tunduk di bawah kekuatan gelap itu. Jika tidak, memang pantas dijuluki Negara Mafia.

Sudah terang pertengkaran Buwas vs Enggar dalam impor beras ini, sebagai kepala pemerintah, Jokowi mesti melerai. Jangan sampai urusan beras saja, rezim ini sangat lapuk dan dikendalikan mafia. Publik anggap di bawah Jokowi justru mafia impor makin menggila. Dan tambah jadi.

Di sini lah perlu DPR turun tangan bentuk pansus, usut mafia beras, mafia gula, mafia garam, kartel dan monopoli impor bawang putih, untuk bela petani dan selamatkan produk pangan nasional.

Jika Pansus Pangan di bentuk DPR, perlu memanggil dan mendengarkan keterangan Dr Rizal Ramli yang ketika mengkritisi soal impor pangan, malah dikrimiminalisasi dengan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Rizal Ramli bela Petani dan Produk Nasional, ko dikriminalkan oleh Partai nya Enggar? Sesuatu yang melawan logika dan kepentingan nasional.

Jika Pansus tidak di bentuk untuk soal importasi pangan ini dan pimpinan dewan cuma sibuk ngeluh dan ber opini di media saja, keberadaan Dewan patut di pertanyakan.(***).

 

Bagikan Ini :