Foto: net

telusur.co.id – Sikap kepala daerah yang berbondong-bondong menyatakan dukungannya kepada calon incumbent Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 dikhawatirkan menimbulkan perpecahan di daerah.

“Selain memicu polarisasi dukungan  di daerah, pemihakan tersebut juga bisa menimbulkan perpecahan sehingga menghambat laju pembangunan,” ujar pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/09/18).

Kata dia, setiap kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati maupun walikota seharusnya sudah mewakafkan dirinya untuk kepentingan rakyat. Mereka tidak boleh lagi menjadi alat kepentingan penguasa dan fokus bekerja untuk kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, ia pun berharap aturan kepala daerah boleh berkampanye perlu direvisi. “Meski tidak aturannya, tapi menjadi jurkam merupakan suatu satu konsekuensi meski tidak ada hitam diatas putis saat tanda tangan dukungan tapi itu bisa dirasakan,” ungkapnya lebih lanjut.

Dia melanjutkan, kalaupun beberapa kepala daerah ngotot untuk memberikan dukungan terbukanya, Pangi tak mempermasalahkan karena tidak ada aturan yang dilanggar sang kepala daerah apabila mendukung salah satu calon di Pilpres 2019.

Hanya saja, walau secara tertulis tidak dilarang, ia melihat kurang elok apabila sebagai sosok pemangku kepentingan didaerah ikut-ikut secara terang-terangan menyatakan dukungan terhadap salah satu calon presiden. (ham)

Bagikan Ini :