telusur.co.id- Pelakasan tugas (Plt) Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Untung Tri Basuki mengatakan, proses perijinan usaha koperasi akan lebih mudah dan efisien jika menggunakan Online Single Submission (OSS) atau pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Karena, hanya dengan membuka OSS.go.id, pendaftar bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan tinggal mengikuti langkah-langkah selanjutnya, untuk kemudian pengesahan Badan Hukum (BH) nya disahkan dilakukan oleh Kementrian Hukum dan HAM.

“Kami tinggal melakukan sinkronisasi sistem dengan OSS di Menko Perekonomian dan pengesahan BH koperasi di Kementerian Hukum dan HAM,” kata Untung Tri Basuki dalam jumpa pers di gedung Kemenkop dan UKM, Jakarta, Jum’at (21/9/18).

Untung melanjutkan, untuk fungsi-fungsi pembinaan, pengawasan, pengembangan SDM, produksi dan pemasaran, restrukturisasi usaha, maupun pembiayaan tetap dilakukan oleh Kemenkop dan UKM.

“Itu adalah sebagian dari upaya-upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan koperasi yang berkualitas, bahwa koperasi itu bisa besar dan mampu bersaing dengan swasta dan BUMN,” paparnya.

Menurut Untung, pembangunan ekosistem koperasi yang berkelanjutan, Kemenkop dan UKM telah melakukan sejumlah langkah diantaranya reorientasi, rehabilitasi dan pengembangan Koperasi.

Dia menjelaskan, langkah reorientasi pembangunan koperasi, Kemenkop dan UKM memandang perlu meningkatkan sejumlah upaya, yaitu peningkatan peran dan fungsi petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL). Selanjutnya memberikan kemudahan dalam proses pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS.

Selain itu upaya fasilitas pendirian koperasi melalui akta koperasi, pengembangan tata kelola koperasi yang baik serta menegakkan aturan pembubaran koperasi.

“Terkait pembubaran koperasi, tidak ada lagi koperasi yang cuma papan nama. Koperasi itu harus ada aktivitas, RAT dan lain-lain. Proses ini terus berlangsung, usulan pembubaran juga masih ada,” jelas Untung. Sejauh ini sudah ada 40.324 koperasi yang sudah dibubarkan.

Sementara untuk melakukan rehabilitasi koperasi, tutur dia, diperlukan pendataan koperasi yang akurat. Sehingga, terintegrasi dengan program-program Kemenkop dan UKM secara keseluruhan.

Dalam hal pengembangan koperasi, Kemenkop dan UKM akan menambah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL). Kini jumlahnya mencapai 1.035 PPKL yang tersebar di 33 Propinsi dan 270 Kabupaten/Kota. “Jumlah ini masih kurang mengingat jumlah koperasi di Indonesia saat ini 152.714, koperasi yang terdiri 127.627 non KSP, 23.551 Unit KSP ” tandasnya.[Ham]

 

Bagikan Ini :