FOTO: Istimewa

telusur.co.id- Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM meminta aparat berwajib untuk menindak tegas dugaan penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan Batuan PT Babarina Putra Sulung yang melakukan pemuatan Ore Nikel.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Susigit mengatakan, jika memang benar terjadi dugaan penyalahgunaan izin, maka harus ditindak.

“Polri harus mengambil tindakan tegas atas apa yang terjadi di lapangan,” kata Bambang dalam keterangannya, Senin (24/9/18)

Bambang mengakui bila ESDM tidak bisa mengawasi dan melihat satu per satu kegiatan pertambangan di daerah. Apalagi, hal tersebut merupakan kewenangan daerah.

“IUP Batuan itu yang terbitkan daerah, maka yang harus menindak juga daerah,” paparnya.

Menurut Bambang, daerah tidak perlu lagi menunggu supervisi dari pusat karena semuanya sudah jelas diatur dalam UU 4/2009.

“Jika IUP eksplorasi tidak boleh produksi, jika sudah tahap produksi harus sesuai dengan izin komoditinya, ada pengawasan administrasi komoditinya serta jika tidak sesuai maka ada sanksi pidana dan denda uang,” tegasnya.

Senadan dengan itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Tamsil Linrung juga meminta kepolisian dan pemerintah agar tegas menindak penyalahgunaan izin dan juga penambangan liar yang marak di Indonesia seperti yang terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Namun, tindakan itu bisa efektif bila pemerintah memiliki data yang akurat mengenai penyalahgunaan izin tersebut.

“Sayangnya pemerintah diperparah dengan tidak adanya data akurat menyangkut jumlah pasti mengenai illegal mining dan penyalahgunaan izin tersebut,” kata Tamsil.

Tugas menindak penyalahgunaan IUP dan ilegal mining di daerah memang menjadi kewenangan ESDM di daerah. Tetapi bukan berarti pemerintah pusat berdiam diri.

“Pemerintah bisa melakukan suvervisi sehingga daerah segera bertindak karena yang rugi kan negara,” kata politisi PKS ini.

Menurut Tamsil, areal penambangan seharusnya mengikuti aturan yaitu dengan menambang di lahan yang ada izin yang dilengkapi sertifikat clear and clean (C&C).

“Dalam UU Minerba sangat jelas mengatur bahwa tidak boleh lagi sembarangan mengeskpor hasil tambang,” ungkapnya.[Ham]

Bagikan Ini :