Aksi Mahasiswa UMJ Bersatu di Depan Istana Negara/telusur.co.id

telusur.co.id – Empat tahun Jokowi-JK memegang tampuk tertinggi kekuasaan nampaknya masih meninggalkan catatan-catatan kekuarangan terhadap kondisi berbangsa dan bernegara.

Diantaranya, masih terdapat kekurangan terkait kondisi perekenomian bangsa dan juga terkait dengan arogannya aparat kepolisian terhadap penyampaian kebebasan berpendapat di muka umum.

Demikian disampaikan Koordinator Lapangan dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Bersatu, Mujiono dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (25/9/18).

Menurutnya, kondisi perekonomian Indonesia
saat ini dalam keadaan tercekik. Bagaiman tidak, saat ini Indonesia menjadi negara yang senang untuk melakukan impor.

“Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka impor sampai dengan juli 2018 mencapai USD 107,34 miliar, sementara dalam hal ekspor hanya mencapi angka USD 104,28 miliar,” kata dia.

“Dengan demikian, ada defisit sebesar USD 3 miliar dari aktivitas ekspor-impor Negara.”

Dari sudut yang lain, di tengah gejolak ekspor-impor negara, kebijakan ekonomi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan juga masih meninggalkan catatan, yakni kurangnya pemerintah dalam memberikan fokus yang berkaitan dengan industrialisasi yang berfokus pada hilirisasi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan, industrialisasi maritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Padahal, keempat sektor tersebut merupakan keunggulan komparatif yang lebih mudah dijadikan sebagai keunggulan kompetetitf bangsa Indonesia, sekaligus sebagai lokomotif atau motor penggerak terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya terutama dalam menghadapi pertarungan ekonomi global yang semakin keras persaingannya.

Aksi Mahasiswa UMJ Bersatu

Para mahasiswa yang hari ini menggelar aksi di depan Istana Negara, yang dipimpin Rahmat Syarif, menyesalkan sikap pemerintah yang justru memfasilitasi pertemuan dua lembaga keuangan internasional yaitu IMF dan World Bank, pertemuan yang menghabiskan dana 855 Miliar akan dilaksanakan pada Oktober 2018 di Nusa Dua Bali. Padahal, kondisi ekonomi saat tercekik.

IMF dan Bank Dunia merupakan lembaga internasional yang telah menunjukan kejahatannya diseluruh dunia dan Indonesia.

Diantaranya, menginjak-iinjak kedaulatan bangsa-bangsa dengan memberiakan syarat-syarat yang memaksa agar dapat mempercepat perampasan atas tanah, upah, dan kerja sehingga penghidupan rakyat semakin memburuk.

“Bank Dunia dan IMF memaksakan pelaksanaan model kebijakan ekonomi neoliberalisme yang secara sistematis dengan mempercepat liberalisasi dan privatisasi sehingga semakin memperburuk keadaan ekonomi negeri dan penghidupan rakyat.”

Bank Dunia dan IMF juga berkontribusi atas munculnya faktor-faktor yang menyebabkan krisis utang ditahun 1982 hingga krisis moneter di Asia tahun 1977-an. Dalam perkembangan saat ini, IMF dan Bank Dunia bahkan berperan semakin aktif dan agresif mengikat kedaultan Negara dan kemudahan utang, melakukan investasi untuk pembiayaan produksi komersil dan pembangunan.

Persoalan-persoan ekonomi yang terjadi tentu berangkat dari kebijakan-kebijakan
Pemerintah yang tidak proteksionisme, pada prinsipnya sistem proteksinisme dalam
kebijakan ekonomi dan perdagangan didasarkan pada sudut pandang yang menyatakan bahwa produsen dalam negeri harus diutamakan terlebih dahulu ketika berkompetisi dengan
produsen asing.

Di tengah kondisi perekonomian yang tercekik itu lah yang membuat Mahasiswa akhirnya turun kejalan, membuat aksi, dan melakukan protes.

“Tetapi aparat Kepolisian malah bertindak represif, rasanya Negara hari ini tidak bosan untuk kembali melakukan tindakan represifitas kepada warga negaranya dalam mengemukakan
pendapat dimuka umum,” kata dia.

Aparat kepolisian, yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat kini telah menjadi alat negara dalam memberangus segala tindakan menegakan kebenaran, tindakan represifitas Polri sesungguhnya memberikan kesan bahwa kebebasan berpendapat terancam dengan sikap arogan dan represif dari kepolisian dalam melakukan pengamanan terhadap aksi-aksi demonstrasi.

Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta Bersatu menuntut pemerintah untuk stop impor barang yang bisa di produksi dalam negeri, memperkuat ekonomi kerakyatan, menolak pertemuan IMF dan World Bank, perjelas arah kebijakan Pemerintah yang proteksionis, menolak tindakan represifitas Polri. [ipk]

Bagikan Ini :