Rieke Diah Pitaloka (tengah)/telusur.co.id

Anggota Panja Revisi UU ASN Baleg DPR-RI Rieke Diah Pitaloka didampingi Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said,Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) Anna Morinda,Ketua Umum Komite Aparatur Sipil Negara (KNASN) Mariani ,Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih memberikan keterangan kepada Wartawan di Media Center Parlemen Senayan Jakarta. Selasa (25/9/2018). Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN
Wakil Rakyat Indonesia mendukung disahkan Revisi UU ASN sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai pemerintahan Non-PNS di semua bidang yang berkategori empat (4) nomenklatur, yaitu Honorer (K2 dan Non K), Kontrak, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Non-PNS, seperti yang termaktub dalam draft Revisi UU ASN DPR RI, Pasal 131 A, melalui mekanisme mengangkatan bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara  melalui verifikasi dan validasi data yang transparan, dengan mempertimbangkan masa kerja/pengabdian kepada negara  melalui formasi khusus dengan tes yang materi soal ujiannya harus sesuai bidang keilmuan dan keahlian masing-masing profesi. Bambang Tri P / telusur.co.id

Bagikan Ini :