Salamuddin Daeng/istimewa

Rakyat dan Negara jadi korban oligarki

Oleh : Salamuddin Daeng

SEKTOR energy Indonesia tengah dilanda kemelut, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah telah menyebabkan sektor energy Indonesia berada di tepi jurang. Kondisi kritis yang sedang dihadapi sektor energy Indonesia menjadi penyebab dari keterpurukan nilai tukar rupiah terhadap US dolar. Apabila keadaan ini terus berlanjut maka tidak mustahil krisis ekonomi ke depan akan lebih parah dari krisis 98.

Bagaimana tidak ! Indonesia mengalami defisit migas yang sangat besar dalam empat setengah tahun terakhir Indonesia mengalami defisit migas mencapai 34,81 miliar USD akibat impor minyak mencapai USD 117,81 miliar, luar biasa besar. Pemerintah dan kementrian ESDM, SKK migas, Menteri BUMN, menjadi seolah menonton saja penurunan produksi migas. Mafia impor minyak semakin leluasa dan merajalela mengambil keuntungan atas defisit migas yang dihadapi Negara ini. Sementara Pendapatan Negara dari migas terus merosot. Tahun 2014 pendapatan Negara dari migas mencapai Rp. 154,75 triliun, tahun 2017 hanya Rp. 57,4 triliun (Bank Indonesia). Tidak ada sama sekali kebijakan, maupun terobosan dalam mengatasi masalah ini.

Perusahaan Negara yang bergerak di sektor migas yakni Pertamina menjadi sapi perahan demi ambisi pemerintah. Negara mengalihkan sebagian tanggung-jawabnya dalam melakukan subsidi migas kepada BUMN Pertamina. Pemerintah menetapkan harga BBM premium, tapi menolak memberikan subsidi. Subsidi telah dipangkas dalam jumlah yang significant setiap tahun. Pertamina sekarat karena menanggung tanggung jawab memproduksi dan mendistribusikan BBM satu harga dan BBM penugasan.

Demikian juga halnya Perusahaan Listrik Negara (PLN) menjadi sapi perahan untuk menjalankan mega proyek 35 ribu megawatt ditengah oversupply listrik nasional. Proyek proyek yang pelaksanaan diwarnai dengan berbagai skandal mulai dari proyek mangkrak,proyek gagal beroperasi, hingga korupsi ugal ugalan. Keuangan PLN juga diperas dengan kebijakan harga energy primer batubara dan gas yang tidak wajar. Kementrian ESDM menetapkan Harga Acuan Batubara (HBA) yang sangat tinggi, harga gas yang sangat tinggi untuk pembangkit listrik, yang berakibat mahalnya tariff listrik yang dijual ke masyarakat. padahal Indonesia adalah salah satu Negara produsen dan ekspotir gas dan batubara terbesar di dunia.

Akibatnya keuangan pertamina dan PLN mengalami pendarahan. Direksi memainkan kesempatan untuk mengambil utang, menerbitkan global bond, dan mengambil utang kepada lembaga keuangan di dalam negeri dan multilateral dalam rangka membiayai perusahahaan. Utang yang terus membengkak dikarenakan merosotnya nilai mata uang rupiah terhadap USD. Sementara beban bunga yang terus meningkat dibebankan kepada masyarakat untuk membayarnya melalui harga BBM dan tariff listrik yang terus naik.

Utang BUMN migas kian membengkak. Utang Pertamina yang bersumber dari global bond saat ini mencapai USD 8,750 miliar atau sebesar Rp. 126,87 triliun (pada kurs 14.500/USD). Ketidakmampuan Pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap USD mengakibatkan utang Pertamina meningkat. Total Liablitas Pertamina mencapai USD 27,387 miliar atau mencapai Rp. 397.11 triliun. Jumlah liabilitas berbunga sebesar USD 11,795 miliar atau mencapai Rp. 171,03 triliun. (laporan keuangan 2017).

Laporan keuangan PLN 2017 menyebutkan Kenaikan total liabiltas terutama dikontribusikan oleh naiknya utang bank 15,6% di tahun 2017 menjadi sebesar Rp116,02 triliun dari Rp100,36 triliun, serta utang obligasi dan sukuk ijarah 45,9% menjadi Rp100,40 triliun dari Rp68,83 triliun di tahun 2016. Komponen liabilitas lancar juga meningkat, terutama dikontribusikan oleh naiknya utang usaha 44,8% di tahun 2017 menjadi sebesar Rp43,71 triliun dari Rp30,19 triliun di tahun sebelumnya. Sementara untuk liabilitas jangka pendek yang naik 14,3% menjadi sebesar Rp139,07 triliun di tahun 2017 dari Rp121,62 triliun di tahun sebelumnya. Liabilitas jangka panjang pada akhir tahun 2017 naik 20,0% menjadi sebesar Rp326,47 triliun dari sebesar Rp272,16 triliun di tahun sebelumnya.

Disaat kondisi energy nasional dan BUMN Migas sedang sekarat, para direksi Pertamina dan PLN tersandera oleh berbagai kasus korupsi yang terjadi di BUMN tersebut, yang membuat direksi tidak dapat berfikir waras. Akibatnya BUMN migas rawan untuk dijadikan sebagai alat politik oligarki penguasa yang tengah kehausan di tahun politik dan ingin mengeruk habis keuangan Pertamina dan PLN.

Disampaikan dalam acara diskusi “Menyoal Kebijakan Energi Nasional” yang diselenggarakan oleh APEI.[]

Bagikan Ini :