telusur.co.id- Kebijakan UKM Indonesia dinilai memiliki sejumlah keunggulan berdasarkan pengukuran ASEAN SME Policy Index (ASPI) 2018.

Indonesia unggul pada kebijakan dimensi akses pasar dan internasionalisasi dan pada dimensi keahlian dan pendidikan kewirausahaan.

Hasil penilaian itu disampaikan pada National Dissemination Seminar untuk ASEAN SME Policy Index (ASPI) 2018 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (26/9/18).

“Hal ini menunjukan bahwa pemerintah fokus terhadap peningkatan akses pasar baik dalam dan luar negeri melalui berbagai paket kebijakan/program lintas sektoral. Serta pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan ekosistem yang mendukung penciptaan kewirausahaan sejak dini melalui pendidikan,” kata Victoria Simanungkalit selaku perwakilan Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran pada pembukaan National Dissemination Seminar.

Seminar itu dihadiri oleh Duta Besar Kanada Kanada, perwakilan OECD di Indonesia, para peneliti OECD dan ERIA serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga, akademisi, asosiasi UKM.

ASPI 2018 menggunakan metodologi pengukuran dengan menggabungkan delapan indikator, yaitu Produktivitas, Teknologi dan Inovasi, Green SMEs, Akses Keuangan, Akses Pasar dan Internasionalisasi, Kerangka Institusional, Legislasi, Regulasi dan Perpajakan, Keahlian dan Pendidikan Kewirausahaan,  Wirausaha Sosial dan UKM Inklusif.

Meski memiliki berbagai keunggulan, isu kordinasi dan sinergi antar K/L menjadi tantangan yang harus diatasi bersama Victoria  mengatakan tugas dan tanggung jawab pembinaan UKM tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, namun juga oleh sejumlah K/L lainnya.

“Oleh sebab itu diperlukan penyusunan kebijakan yang saling bersinergi dan mendukung antar K/L, agar tercipta iklim regulasi kebijakan yang efektif dalam pemberdayaan UKM,” kata Victoria.

ASEAN SME Policy Index 2018 telah melalui tahapan proses yang panjang sejak 2017, mulai dari kick-off meeting, pengisian kuesioner, dan verifikasi, yang melibatkan sekitar 27 K/L dan institusi lainnya.

Rekomendasi  dan hasil ASPI 2018 diharapkan dapat menjadi background study sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMN 2020-2024 khususnya bidang UMKM.

Indonesia merupakan negara pertama yang melakukan sosialisasi nasional setelah launching ASPI pada tanggal 1 September 2018 dalam rangkaian ASEAN Econimic Ministerial Meeting (AEM) di Singapura.[Ham]

 

Bagikan Ini :