telusur.co.id – Kepala Pusat Kajian Desantrilisasi dan Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Hary Supriyadi berjanji bakal melakukan perubahan terhadap kurikulum diklat ASN.

Pernyatan itu disampaikan karena, sebanyak 2357 pegawai negeri sipil yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah masih aktif.

“LAN sebagai lembaga yang diberikan kewenangan meneliti dan melakukan inovasi manajemen ASN, akan terus melakukan upaya perbaikan baik kurikulum diklat,” ucapnya di Kantor LAN, Jakarta, Jumat (28/9/18).

Dijelaskan dia, PNS atau ASN harus memiliki integritas tinggi terhadap negara. Sebab, ASN didaerah maupun di pusat memiliki posisi yang strategis.

“ASN sebagai pemangku jabatan pimpinan tinggi, Administrator maupun jabatan lain,” imbuhnya.

Untuk itu dirinya bersama Pemerintah akan terus berkoordinasi meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang dilakukan ASN.

“Ini sebagai sebuah masalah yang cukup kompleks dan harus mendapatkan penanganan serius,” ucapnya.

Diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan, sebanyak 2.674 pegawai negeri sipil (PNS) terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Namun, baru sekitar 317 PNS yang dipecat, sementara 2.357 PNS lainnya masih aktif bekerja.[far]

Bagikan Ini :