telusur.co.id- Politikus PDIP Aria Bima meminta agar polemik soal film ‘Pengkhianatan G30S / PKI’ tidak dikaitkan dengan pemerintahan Joko Widodo.

Menurut dia, penghentian pemutaran film itu merupakan keputusan dari mantan menteri penerangan pada 1998-1999 Letjen TNI (Purn) Yunus Yosfiah, bukan keputusan Presiden Jokowi. Yunus, diketahui saat ini masuk dalam jajaran tim penasihat pasangan Prabowo-Sandi.

“Penghentian film G30S/PKI ini adalah merupakan suatu kebijakan yang pada tahun 1998 dihentikan pemutarannya oleh menteri penerangan dalam hal ini adalah Pak Yunus Yosfiah Letjen purnawirawan yang sekarang menjadi penasihat di Pak Prabowo,” kata Aria di Posko Cemara, Jakarta, Jumat (28/9/18).

Bima menjelasakan, alasan para pembantu presiden ke-3 RI BJ Habibie pada waktu itu menghentikan film karena menginginkan dalam hal yang menyangkut masalah sejarah perlu ditinjau ulang keadaan sebenarnya.

Oleh sebab itu, Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Ma’ruf Amin meminta polemik penghentian pemutaran film tidak lantas menyalahkan presiden sesudah Habibie.

“Jadi jangan dilimpahkan seolah-olah Presiden Pak Jokowi, Ibu Megawati atau Gus Dur atau SBY. Ini dihentikan oleh Pak Yunus Yosfiah,” tandasnya.[Ham]

 

Bagikan Ini :