Foto : DR. Maiyasyak Johan, Advokat Senior Mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI | Foto telusur.co.id

Oleh : Maiyasyak Johan

Ente berpolitik untuk kepentingan siape? Sistem Hukum negeri ini membuka, menjamin dan menyediakan ruang bagi setiap orang dan kelompok (sesuai identitasnya) untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya secara politik – terutama anak asli negri ini. sebab untuk itulah dulu kemerdekaan 1945 diproklamirkan.

Sistem kebangsaan yang dibangun di atas kemerdekaan bukan dan tidak pernah dimaksudkan menghapus atau melarang “identitas social, kultural dan agama”, melainkan terbukti menjadi perekat utama kesatuan & persatuan.

Islam misalnya, merupakan identitas yang dipakai dan telah merekatkan anak bangsa dari berbagai suku yang ada bukan saja untuk mempersatukan langkah melawan penjajahan dan kolonialisme Belanda serta Jepang, tetapi juga menyatukan semua kerajaan islam dan penduduknya (umat islam) untuk menjadi kelompok penduduk asli terbesar yang selain menyangga juga pendukung utama “ada”nya Negara Indonesia.

Dengan kata lain, tanpa umat islam Indonesia yang kita kenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak pernah ada.

Jika dilihat dari syarat berdirinya sebuah negara dan bangsa, bukankah “Indonesia” itu dari perspektif sejarah “eksistensi” dan “pengakuan Internasional” serta “wilayah” hanya “Jogya dan Sekitarnya” dan cuma menjadi salah negara bagian dari ( Republik Indonesia Serikat (RIS) yang Presidennya adalah: Mr. Asaat?.

Pergulatan pemikiran yang terjadi kemudian terhadap negara yang baru merdeka ini melahirkan pemikiran bagi umat Islam yang penting dan strategis untuk mereka, yaitu: “umat Islam meminta negara yang baru merdeka itu memberikan jaminan konstitusional & politik untuk menjalankan agama dan syariahnya”.

Namun, permintaaan itu dibaca dan ditafsirkan dengan salah (sengaja dibelokkan) – seakan-akan umat Islam ingin membentuk negara Islam.

Kekeliruan membaca dan menafsirkan secara salah atas “permintaan jaminan konstitusional dan Politik yg disampaikan oleh umat Islam” dalam perdebatan resmi yang membicarakan dasar-dasar negara yang mau dibentuk dalam forum BPUPK dan juga dalam Rapat-Rapat Konstituante, itu yang kemudian dikembangkan se-akan-akan umat Islam ingin membentuk negara islam.

Padahal umat islam, sekali lagi cuma meminta agar negara yang mau didirikan itu memberikan jaminan penuh secara konstitusional dan politik atas kemerdekaan umat islam menjalankan agama dan hukum syariahnya. Dan itu hanya semata-mata untuk umat islam, tidak pada yang lain.

Lalu ada situasi Ketidak-adilan yang mendapat perlawanan di berbagai daerah – ini juga terkesan kemudian dimanipulasi sedemikian rupa – menjadi “pemberontakan” tanpa melihat dan mendekatinya dari suasana “revolusioner” yang ketika itu begitu kuat melandasi cara pandang dan sikap para pejuang kemerdekaan yang ada.

Kekeliruan itu kemudian dipelihara dan dikembang-kembangkan setiap saat hingga saat ini – dengan mengabaikan fakta bagaimana “Masyumi” dan M. Natsir berjuang melalui “mosi integral” menjadikan “Negara Kesatuan Republik Indonesia” ini mewujud secara konstitusional dan Politik”.

Di atas perjuangan yang belum selesai secara utuh untuk mendapat “jaminan konstitusional dan Politik” atas eksistensinya sebagai bagian terbesar bangsa, lalu di era reformasi ini muncul tokoh-tokoh politik yang terjebak dalam permainan politik (political games) dan ikut-ikutan membawa “simbol-simbol” Islam mengatakan: “Politik Tanpa Identitas”, atau kita sudah selesai soal identitas dan lain sebagainya.

Jika memang demikian, mengapa masih memakai simbol islam pada Parpolnya?

Pernyataan-pernyataan seperti itu, selain absurd, konyol dan ahistoris, juga merupakan pengkhianatan politik atas Cita-Cita Proklamasi kemerdekaan 1945, hak-hak konstitusional politik, sosial, budaya dan ekonomi putra-putri negeri ini.

Sampai kapan kemerdekaan Bangsa ini mau dimanipulir untuk mengeleminir realitas sosial-demografie dari umat islam dengan semua dongeng mereka yang anti-islam – agar umat Islam, terutama tokoh-tokoh politiknya tidak pernah mau dan berani menjadi umat islam dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya di negara ini?.

Apakah 73 tahun tidak lebih dari cukup untuk membuktikan dan mengevaluasi bukan sekedar “loyalitas”, melainkan “perjuangan, pengabdian dan pengorbanan” umat Islam untuk menjaga kesatuan negara ini. Lalu, “apa alasannya hak-hak politik dan konstitusionalnya” masih terus-menerus ditafsirkan dan dibaca dengan salah?.

Karena itu cukup patut dan wajar, jika se-iring dengan mentari yang terbit hari ini dan seterusnya, “umat Islam” harus bangkit dengan identitas yang jelas sebagai “umat Islam” untuk memperjuangkan “hak-hak politik dan konstitusionalnya”. Karena itu adalah bagian yang fundamental dari cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Karena itu, cukup alasan untuk meninggalkan Tokoh dan Partai Politik yang menggunakan simbol Islam tapi tak berani menegakkan “hak-hak politik dan konstitusional” umat Islam sebagai penyangga utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.(***).

maiyasyak johan
advokat & pemerhati politik

Bagikan Ini :