FOTO: Biro Pers Setpres

telusur.co.id- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan tidak meragukan kecintaan anak-anak muda terhadap ideologi Pancasila. Namun, menurut Moeldoko, yang menjadi tantangan, seringkali Pancasila itu ditangkap secara berbeda dalam pikiran anak-anak muda.

“Secara filosofis, Pancasila memuat nilai-nilai luhur dalam diri bangsa Indonesia. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial, nilai-nilai dalam Pancasila tersebut, tidak perlu lagi kita diskusikan, betapa idealnya konsepsi tersebut. Namun dalam aspek instrumentalia dan aspek pragmatis di kehidupan sehari-hari, seringkali penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai itu terjadi,” kata Moeldoko di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Balikpapan (Uniba), Kallimantan Timur, Sabtu  (29/9/18).

Menurut dia, Pancasila sebagai aspek instrumentalia dan merupakan rujukan dan acuan dari segala hukum dan peraturan di Tanah Air. “Ia menjadi sumber dari segala sumber hukum positif di Indonesia,” papar Moeldoko.

Namun, Moeldoko menyayangkan, yang sering terjadi, aspek pragmatis dengan aspek filosofis itu seringkali tidak tersambung. Sehingga menimbulkan keraguan bagi sebagian anak-anak muda dan mempertanyakan relevansi Pancasila.

Dalam situasi seperti itu, kata Moeldoko, generasi muda sangat mudah untuk dipengaruhi oleh ideologi-ideologi dan pandangan lain. Sebagai contoh adalah sikap atau pandangan terhadap radikalisme.

“Sekarang kita begitu permisif terhadap radikalisme. Radikalisme adalah ancaman yang sangat dekat. Mereka sudah berada di tengah-tengah kita,” uja mantan Panglima TNI ini.

Untuk itu, ia mengajak anak-anak muda untuk memperkuat pemahamannya terhadap ideologi Pancasila. “Tidak ada bangsa yang besar apabila tidak memiliki ideologi yang sangat kuat,” imbuhnya.

FOTO: Biro Pers Setpres

Pancasila sendiri menurut mantan Wakil Gubernur Lemhanas tersebut adalah ideologi yang sangat terbuka dan dinamis. Ia mengingatkan bahwa pertarungan ideologi sendiri tidak pernah selesai, bahkan sejak zaman Indonesia merdeka. Oleh karena itu, diperlukan pengaktualan kembali supaya Indonesia dapat menyambut perubahan-perubahan yang terjadi di masa mendatang dengan sebaik-baiknya.

“Pada tahun 2030 kita bangsa Indonesia akan mengalami bonus demografi,  di mana momentum tersebut harus dipersiapkan dengan matang,” kata Ketua Umum HKTI tersebut. Ia juga mengatakan pentingnya digitalisasi ekonomi dalam aktivitas kehidupan masyarakat. “Digitalisasi akan lebih memudahkan dan akan membuat masyarakat menjadi lebih produktif,” terangnya.

Untuk mempersiapkan hal itu, pemerintah membangun dan mengerjakan berbagai proyek infrastruktur, bukan sebagai tujuan, melainkan semata-mata alat atau instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. “Pemerintah sekarang memfokuskan untuk membangun Indonesia secara merata, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Hal ini menjadi bagian dari kebijakan besar Presiden Jokowi tentang Indonesia-Sentris, karena Indonesia bukan hanya Jawa,” ujarnya. [tp]

Bagikan Ini :