telusur.co.id- DPR akan terus berupaya agar dunia pesantren mendapat perhatian dari pemerintah. Karena itu Rancangan Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dianggap penting untuk mengakomodir dan pengembangan pesantren.

Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKB  DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangannya, Rabu (19/9/18).

Cucun mengaku yakin, akhir tahun ini RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan akan di paripurnakan dan menjadi UU.

“Kita upayakan agar RUU Pesantren ini selesai akhir 2018, makanya kita dorong agar Bamus bisa masuk Kamis 20 September 2018,” ujar Cucun.

Menurut Cucun, selama ini kondisi pesantren masih termanijalkan dari dunia pendidikan. Alasannya, pemerintah belum memberikan keberpihakan yang tinggi. Politik legislasi RUU tersebut secara umum, pentingnya rekognisi negara terhadap penyelenggaraan pendidikan keagamaan. “Terutama berbasis masyarakat yang selama ini berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa,” tambahnya.

BACA JUGA :  Komisi III DPR Setujui Dua Nama Jadi Hakim Agung

Adapun secara spesifik jati diri Pesantren selama ini, lanjut Cucun, menjadi sistem norma (subkullur) yang mampu mentransformasikan nilai-nilai spiritual, moral dalam pembentukan character building di segala bidang kehidupan.

“Pesan dari RUU ini, keberadaan pesantren baik secara arkanul ma’had maupun secara ruuhul ma’had telah diatur tanpa menghilangkan kemandirian dan karakteristik Pesantren,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV DPR menuturkan, selama ini masih banyak penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan mengalami ketimpangan pada aspek pembiayaan. Karena itu membutuhkan dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia bermutu dan lain-lain.

BACA JUGA :  Kata Ketua DPR, Puisi Sukmawati Sangat Menyinggung

“Maka menjadi penting keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan. Sehingga memiliki kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing global,” tukasnya.[far]

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini