Laporan Pansus Pelindo di sidang Paripurna DPR

telusur.co.id – Ketua Pansus Angket Pelindo II DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan rekomendasi Pansus Angket Pelindo DPR RI dan hasil audit investigatif BPK RI pada Rapat Paripurna DPR, di Komplek Parleman, Senayan, Jakarta Selasa (2/10/18).

Menurut dia, pada 17 Desember 2015, Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo II menyampaikan rekomendasi pertama di sidang Paripurna DPR RI dan disetujui oleh Paripurna.

“Menindaklanjuti rekomendasi Pansus, tanggal 16 Februari 2016, Ketua DPR RI secara resmi meminta dilakukannya audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Pelindo II melalui Surat Ketua DPR RI Nomor PW/02699/DPR RI/II/2016,” kata Rieke.

Rieke mengungkapkan, BPK RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai permintaan Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo II.

Pertama, tanggal 13 Juni 2017 LHP Perpanjangan Kerja Sama Pengoperasian dan Pengelolaan JICT. Indikasi kerugian negara Rp. 4,08 triliun. Kedua, tanggal 31 Juni 2018 LHP Perpanjangan kerja sama Pengoperasian dan Pengelolaan – KSO, TPK Koja Rp 1,86 tirliun.

“Ketiga, tanggal 31 Januari 2018 LHP Pembiayaan Pembangunan Terminal Kalibaru Tahap I (Global Bond) Rp 741,76 miliar. Keempat, tanggal 26 September 2018 LHP Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I. Indikasi kerugian negara Rp 1 triliun dan potensi kerugian negara Rp 407,526 miliar,” sambungnya.

Menurut Rieke, BPK menyatakan pula bahwa pembangunan Terminal Kali Baru gagal konstruksi. Artinya, negara mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp 7 tiliun atas dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan Terminal Kali Baru.

“Dengan demikian hasil audit investigatif BPK RI mengungkap kerugian negara di Pelindo II mencapai Rp 14,68 triliun,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, akibat Global Bond yang tanpa perhitungan yang matang, saat ini Pelindo II menanggung beban membayar bunga utang Rp 100 miliar dengan selisih kurs sekarang diprediksi Rp 150 miliar per bulan.

“Mohon pengawalan dari seluruh rakyat Indonesia agar ada tindak lanjut dan keadilan atas rekomendasi Pansus Panitia Angket DPR RI tentang Pelindo II dan laporan investigasi BPK RI,” demikian Rieke.[far]

 

Laporan: Fahri Haidar

Bagikan Ini :