telusur.co.id-  Fenomena rangkap jabatan di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menuai sorotan. Adanya rangkap jabatan di instansi tersebut dipandang dapat membuka potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Pengamat ekonomi dari Aliansi BUMN Sehat, Avisena Wildani mengatakan, fenomena rangkap jabatan secara tidak langsung akan merugikan sektor swasta yang menjadi pesaing perusahaan-perusahaan BUMN.

“Terutama dalam proyek-proyek milik pemerintah. Karena bisa terjadi conflict of interest dari pejabat kementerian yang menjadi komisaris di perusahaan BUMN peserta tender,” kata Avisena dalam keterangannya, Selasa (2/10/18).

Avisena mencontohkan, salah satu fenomena rangkap jabatan terjadi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Diman, pejabat eselon satunya juga merangkap sebagai komisaris di BUMN. “Misalnya Dirjen Pengadaan Perumahan yang juga menjabat sebagai komisaris di BUMN, PT. Brantas Abipraya,” ujarnya.

Akibatnya, lanjut Avisena, tidak heran nanti jika Brantas Abipraya mendapat curahan berkah dari rangkap jabatan ini, dengan mendapat banyak proyek di lingkungan Ditjen Pengadaan Perumahan.

Indikator terhadap potensi adanya persaingan yang tidak sehat, lanjut dia, adalah proses tender yang molor dan perubahan nilai pagu. Salah satu paket tender yang mengalami fenomena seperti itu  yaitu Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Sumatera I TA 2018 (RSNPP18-01). Nilai pagu awal Rp120 miliar menjadi Rp131 miliar.

Selain itu, Paket Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat TA 2018 (RSNPP18-03) nilai pagu nya Rp154 miliar, dan Paket Rumah Susun Sewa Wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara TA 2018 (RSNPP18-10) nilai pagunya Rp170 miliar. “Dua dari tiga paket tersebut dimenangkan oleh PT. Brantas Abipraya,” pungkasnya.[far]

 

 

Bagikan Ini :