Gambar Ilustrasi/Net

telusur.co.id- Kepala Bagian Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Faisal Ramadhan mengusulkan definisi kata ‘netralitas’ pada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala daerah perlu dirubah. Karena, banyak kepala daerah yang terpilih, pelayanan publik yang diterapkan tidak merata atau “pilih kasih”.

“Ada itu kepala daerahnya membedakan pelayanan. Contohnya soal perbaikan jalan ada wilayah yang sampe 10 kali jalannya diperbaiki dan wilayah yang satu tidak diperbaiki jalannya oleh kepala daerah tersebut. Alasannya, ya karena dia nggak suka saja dengan wilayah itu,” kata Faisal di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (4/10/18).

Faisal juga menjelaskan, netralitas ASN ini tidak hanya soal pelayanan, namun juga terjadi pada Pilkada serentak. Sekitar 70 persen ASN tidak netral.

Menurut dia, tidak netralnya ASN ini akan terus berlanjut, jika Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masih dipegang oleh orang-orang dari partai politik.

“Lebih baik, Pejabat Pembina Kepegawainan diisi oleh pejabat karir,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :