Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil. FOTO: Istimewa

telusur.co.id- Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menganggap tidak masalah dengan dukungan beberapa kepala daerah kepada salah satu pasangan calon Pilpres 2019. Syaratnya, mereka tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye.

“Kan memang boleh sepanjang tidak menggunakan fasilitas negara,” kata Fadli di kantor Lembaga Adminsitrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (4/10/18).

Menurut Fadli, yang perlu dijaga oleh kepala daerah ini ialaha batasan etikanya. Ia menilai, sebaiknya orang yang sudah menjadi pejabat publik dipilih oleh rakyat tidak lagi mengurus hal yang lain.

“Kan loyalitas kepala daerah yang telah dipilih itu kepada orang yang memilihnya bukan pada urusan politik yang lain lagi. Urusan yang ini kan belum tentu selesai, kok ngurus yang lain?” imbuh Fadli mempertanyakan.

Persoalan etika pejabat publik ini tak hanya kepala daerah, menurut Fadli, para menteri harusnya juga fokus menyelesaikan program yang belum rampung, bukan malah terlibat dalam kamapanye.

“Termasuk juga menteri. Ngurus satu kementerian aja kan berat pasti, apalagi ikut menjadi tim kampanye,” jelasnya.

Oleh karena itu, Ia mengusulkan agar ada ketentuan hukum yang tegas terkait etika pejabat publik. Hal ini perlu dimasukan ke dalam Undang-Undang Pemilu.

“Makanya, dalam konteks ini dalam ketentuan hukum yang kedepan seperti apa. Contohnya saja hakim dia tidak boleh bertemu dengan orang yang berpekara. Kalau bertemu akan bermunculan satwasangka,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :