Diskusi Kepala Daerah dan ASN di Pemilu 2019/telusur.co.id/Eka Mutia

telusur.co.id- Keberpihakan sejumlah kepala daerah kepada salah satu pasang calon di Pilpres 2019, dikhawatirkan akan berdampak pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena, belajar dari Pilkada  serentak, sekitar 700 lebih ASN diduga tidak netral.

Demikian disampaikan oleh Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nurhasni dalam sebuah diskusi bertajuk “Netralitas Kepala Daerah dan ASN di Pemilu 2019” di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (4/10/18).

Menurut Nurhasni, pada Pemilu tahun depan diduga sekitar ratusan ASN tidak netral, bahkan cenderung melakukan pelanggaran kampanye.

“Sekarang ada 900 lebih ASN yang diduga melakukan pelanggaran. Baik moral etika dan disiplin,” kata Nurhasni

Dijelaskannya, pelanggaran itu meliputi terlibat kampanye di media sosial, berfoto bersama pasangan calon, ikut dalam deklarasi dan menjadi tim sukses.

Nurhasni memastikan, jika hal demikian terjadi, KASN tidak akan tinggal diam. KASN akan melaporkan pelanggaran itu kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).  Hanya saja, Nurhasni menyayangkan, banyak  laporan dari KASN tidak ditindak lanjuti oleh para PPK di daerah.

 

Dalam rangka menjaga indepensi ASN, Nurhasni mengusulkan agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 42 tahun 2004 mengenai kode etik ASN.

Alasannya, dari 500 daerah hanya 71 yang baru membangun peraturan bagi ASN. Oleh sebab itu, perlu dibuat aturan yang kekikinian agar ASN lebih patuh dan jika melanggar langsung diberi sanksi.

“Dari 500 daerah yang kita monitoring hanya 71 daerah yang mempunyai peraturan kode etik. Ini ada apa? Kami sudah mendorong kepada Kemenpan untuk merevisi supaya bisa kekinian dengan UU KASN. Kalau bisa jangan sampai moral saja, tapi juga pelanggaran sanksi yang tegas. Jangan di pisahkan,” tandasya.[far]

Bagikan Ini :