Aktivis Ratna Sarumpaet: FOTO: Istimewa

telusur.co.id- Kebohongan Ratna Sarumpaet tentang kasus pemukulan terhadap dirinya hampir membuat masyarakat Indonesia gaduh atas berita di media sosial. Padahal sesungguhnya Ratna sedang melakukan operasi plastik di Rumah Sakit Bina Estetika di Menteng, Jakarta.

“Sejumlah elit dan tokoh mempercayai cerita bohong Ratna tersebut, dimana mereka bersama sama menyudutkan pemerintahan Jokowi karena telah melakukan tindakan kriminal,” kata Koordinator Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK), Laode Kamaludin kepada telusur.co.id, Jumat, (5/10/18).

Kamal melanjutkan, kebohongan Ratna merembet ke kasus lain. Publik menyoroti rekening yang digunakan Ratna untuk membayar prosedur operasi plastik adalah rekening yang sama yang digunakan untuk menggalang dana bagi korban kapal tenggelam di Danau Toba beberapa waktu lalu.

“Mungkinkah Ratna dengan keji melakukan tindakan tersebut, sangat kontradiktif apa yang kita kenal sosok seorang Ratna sebagai pejuang HAM. Jadi sangatlah wajar kami memberikan gelar kepada Ratna Sarumpaet Sebagai Ratu Hoax Indonesia,” tambahnya.

Lebih lanjut Kamal menuturkan, aroma busuk semakin terlihat ketika Ratna berencana terbang ke Chile untuk menyampaikan pidato kebudayaan dalam konfrensi penulis naskah teater internasional.

“Walaupun ratusan alasan yang dia utarakan, jelas kami tidak akan mempercayainya. Intinya Ratna ingin kabur dari kasus hoaxnya,” tegasnya.

Dan parahnya lagi, lanjut Kamal, yang memfasilitasi kepergian Ratna terbang ke Chile adalah Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan melalui disposisi yang dikeluarkan oleh Dinas Parawisata.

“Ada apa dengan Gubernur DKI Jakarta sampai mengeluarkan anggaran untuk buronan kepolisian. Anggaran yang dikeluarkan jelas itu adalah anggaran Pendapatan Daerah,” katanya.

Menurutnya, kalau anggaran pendapatan daerah dikeluarkan hanya untuk memfasilitasi kepergian pelaku hoax yang sudah dicekal kepolisian, Gubernur DKI Jakarta telah dengan sengaja melakukan konspirasi jahat membiayai Ratna untuk kabur.

“Karenanya kami meminta DPRD DKI untuk segera membentuk Pansus atas disposisinya penyelewengan anggaran pembiayaan Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan melalui Dinas Parawisata atas kepergian Ratna Sarumpaet,” ucapnya.

Dia juga mendesak agar Polda Metro Jaya dan KPK untuk segera mengusut tuntas pemberian anggaran dari Pemprov DKI kepada Ratna.

“Kami juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan pemerintah agar menetapkan tanggal 3 Oktober sebagai hari anti hoax Indonesia, hari dimana Ratna Sarumpaet telah melakukan kebohongan publik sehingga masyarakat di buat gaduh,” pungkasnya.[far]

 

Bagikan Ini :