telusur.co.id- Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, butuh waktu dua tahun untuk memulihkan kerusakan pascagempa yang disertai tsunami yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah.

Karena, pemulihan pasti dilakukan secara bertahap yakni masa tanggap darurat dilanjutkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Demikian disampaikan oleh oleh JK di Palu, Sulteng, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang turut dalam rombongan JK, mengatakan, pemulihan tersebut termasuk fasilitas publik seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah dan masjid.

Untuk ribuan rumah yang hancur akibat likuifaksi yang terjadi di Balaroa dan Petobo akan dilakukan relokasi. Saat ini sudah ada beberapa lokasi tanah milik Pemerintah yang bisa menjadi tempat relokasi penduduk. Namun Menteri Basuki lokasi tersebut masih akan didiskusikan dengan BMKG, Badan Geologi dan para pakar lainnya mengenai sisi keamanan dari kemungkinan terjadinya gempa di masa depan.

“Relokasi perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Oleh karenanya Pemerintah akan membangun hunian sementara (Huntara) yang ditargetkan rampung dalam 2 bulan. Makin cepat Huntara selesai, makin cepat penduduk bisa pindah dari tenda,” kata Basuki.

Hal ini berbeda dengan penanganan gempa di NTB yang tidak ada relokasi sehingga tidak dibangun hunian sementara. Titik-titik lokasi yang akan dibangun Huntara akan disepakati bersama dengan Pemerintah Kota Palu.

Senada dengan itu, Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan, dalam masa tanggap darurat, pihaknya akan fokus terhadap empat tugas yakni, membantu evakuasi korban bencana, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembersihan kota dari puing-puing bangunan, dan penyelesaian masalah konektivitas.

“Untuk konektivitas saat ini jalan jalan sudah mulai terbuka dari mulai lintas barat, lintas tengah, lintas timur, dan perbaikan dua jembatan di jalan nasional, dengan terbukanya konektivitas, bantuan logistik sudah mulai lancar,” kata Danis.

Danis menambahkan, dalam menyediakan air bersih dan sanitasi bagi pengungsi, PUPR juga telah menyediakan 22 Hidran Umum (HU) berkapasita masing-masing 2.000 liter yang tersebar di 18 titik.

Lokasi-lokasi HU diantaranya di Lapangan Watulempo, Halaman Balaikota, Bundaran Biromaru, Bundaran STQ, Makorem, Mesjid Raya, Mako Sabara Paboya, Lapangan Anoa, Lapangan Perdos, Lapangan Dayodara, GOR Srikandi, Kampung Siswa (Kel. Baiya), Kel. Patoloan Boya, BTN Lasonni, Mako Set Brimob Mamboro, Lapangan Bonja Vera di Kabupaten Donggala (2 unit), Lapangan Kawatuna (2 unit), dan Gedung RRI Palu (2 unit).[Ham]

Bagikan Ini :