Ketua Bawaslu RI Abhan nilai Politik Uang Adalah Embrio dari Korupsi

telusur.co.id – Pemilu 2019 merupakan pemilu pertama yang dilakukan serentak antara pemilihan calon anggota legislatif (caleg) dan pemilihan presiden. Dalam Pemilu 2019 juga, Undang-undang nomor 7 tahun 2017 berbeda dengan pemilu sebelumnya yakni naiknya parliamentary threshold yang tadinya hanya 3 persen, kini menjadi 4 persen.

Begitu dikatakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan dalam diskusi bertajuk “Mengantisipasi Politik Uang dalam Pemilu 2019 dan Penegakkan Hukumnya” di Media Center Bawaslu RI, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (8/10/18).

“Maka akan ada kontestasi yang sangat ketat, artinya 16 partai ini akan berkontesatsi menyelamatkan diri untuk bisa lolos di parlemen. Bagaimana partai ini nisa masuk 8 besar,” kata Abhan.

Selain itu, kata Abhan, Pemilu 2019 menggunakan sistem proporsional terbuka. Dimana, tidak hanya partai dengan partai yang berkompetisi, tapi juga antara caleg-caleg juga berkompetisi.

“Kalau caleg berpikiran pragmatis, maka dia akan menggunakan cara politik uang. Inilah saya kira yang di hadapan kami, Bawaslu, harus sedapat mungkin kami tekan,” ungkap Abhan.

Karenanya, dia mendorong adanya partisipasi masyarakat atau publik untuk menolak politik uang. Menurutnya, politik uang merupakan bibit dari perilaku korupsi.

“Politik uang ini adalah embrio dari korupsi, KKN,” tandasnya.[far]

Bagikan Ini :