Bawaslu/Net

telusur.co.id- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disarankan agar menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sekretaris Jenderal, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta mengatakan, hal itu perlu dilakukan untuk memberantas politik uang di pemilu 2019.

Menurut Kaka, dengan menggandeng PPATK, Bawaslu dinilai akan mempunyai akses terkait aliran dana kampanye caleg dan partai politik.

“Jika Bawaslu punya akses dengan PPATK, ini akan memberikan sedikit kemudahan. Sehingga aliran dana kampanye bisa ditelusuri,” kata Kaka dalam diskusi bertajuk ‘Mengantisipasi Politik Uang dalam Pemilu 2019 dan Penegakkan Hukumnya’ di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (8/10/18).

Kaka menjelaskan, tak bisa dipungkiri kalau politik uang sangat kentara di daerah-daerah. Karenanya, gerakan anti politik uang perlu diperkuat.

“Saya rasa semua pihak perlu menjadi bagian memperkuat gerakan anti politik uang. Bagaimana pun di daerah sangat kelihatan,” ungkapnya.

Kaka menuturkan, paradigma para calon anghota legislatif (caleg) bahwa jika tidak berpolitik uang, maka tidak akan menang, perlu diluruskan.

“Banyak pemikiran, caleg tidak bisa menang jika tidak lakukan politik uang. Paradigma seperti itu salah dan perlu diluruskan,” tukasnya.[far]

Bagikan Ini :