KPK/Net

telusur.co.id – Sejumlah media yang menamakan diri Indonesialeaks merilis hasil investigasi kasus korupsi yang diduga melibatkan para petinggi penegak hukum di Indonesia.

Salah satu yang menjadi sorotan, disebutnya nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Indonesialeaks menyatakan bahwa suatu dokumen menyebut Tito tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki, baik langsung maupun melalui orang lain, saat menjabat sebagai kapolda Metro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, maupun ketika sudah dilantik sebagai Kapolri.

Terkait itu, mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto pun angkat bicara. Dia mengkritik sikap KPK.

“Yang harus dipersoalkan dalam seluruh kekisruhan ini, dimana posisi hukum dan nurani keadilan dari komsioner KPK yang sekaligus Pimpinan KPK. Kejahatan yang paling hakiki dengan derajat luar biasa terjadi di depan mata, hidung dan telinga mereka, tapi Pimpinan KPK ‘tinggal diam’, ‘mati’ akal-nurani keadilannya dan ‘mati suri’. Yang tidak bisa dimaafkan dan sulit untuk dimengerti, Pimpinan KPK dapat dituding telah secara sengaja menyembunyikan dan juga melakukan kejahatan yang sekaligus merusak kehormatan dan reputasi Lembaga KPK yang dibangun bertahun-tahun dengan susah payah sehingga dapat dipercaya rakyat serta menjadi ‘pelepas dahaga harapan’,” kata Bambang dalam keterangan tertulis yang beredar luas, Senin malam (8/10/18).

Menurut Bambang, tak ada pilihan lain, pimpinan KPK harus segera ‘bangkit’, bertindak ‘waras’ dan ‘menegakkan keberaniannya’. Jangan lagi mau ‘dipenjara’ ketakutannya sendiri untuk melawan kejahatan yang makin sempurna.

Dia menegaskan bahwa tidak bisa lagi ada upaya sekecil apapun untuk menyembunyikan ‘kebusukan’ yang tengah terjadi apalagi melakukan kejahatan.

Misalnya, menyatakan bahwa kedua penyidik KPK yang diduga melakukan perbuatan penghilangan barang bukti telah dihukum berat dengan mengembalikan ke instansi kepolisian dan fakta yang sebenarnya tak muncul di pemeriksaan pengadilan.

“Perlu diajukan pertanyaan yang lebih teliti, apakah betul sudah ada pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Internal KPK atas kasus di atas? Apakah benar, hasil pemeriksaan dari Pengawas Internal telah disampaikan pada Pimpinan untuk kemudian diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Pertimbangan Pegawai,” kata Bambang.

“Jika hal iktu tidak benar maka Pimpinan KPK telah secara sengaja tak hanya ‘menyembunyikan’ kejahatan tapi juga ‘melindungi’ pelaku kejahatannya dan ‘memanipulasi’ proses pemeriksaan yang seharusnya sesuai fakta yang sebenarnya serta sekaligus melakukan kejahatan.”

Bambang mengatakan, tindakan penyidik KPK yang diduga morobek 19 catatan transaksi adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan atau setidaknya menggunakan kewenangan untuk kepentingan di luar KPK (pasal 1 angka 9 jo pasal 5 huruf a dan k) dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran disiplin berat sesuai pasal 8 huruf g, l, dan n dari peraturan KPK no 10 tahun 2016 tentang disiplin pegawai dan penasihat KPK.

Jika merujuk pada pasal 8 huruf s jo pasal 11 peraturan di atas, lanjut Bambang, tindakan itu dapat dikualifikasikan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (setidaknya merintangi proses pemeriksaan atau obstruction of justice) dan telah timbul kerugian maka harus dikenakan pasal pidana selain mengganti kerugian yang timbul bukan sekedar mengembalikan ke instansi asalnya.

“Saya mendesak, Ketua KPK Agus Raharjo, tidak lagi ‘bersilat lidah’ dengan menyatakan pemulangan itu merupakan bentuk sanksi berat dengan menyatakan ‘Itu sanksi berat yang bisa diberikan terhadap pegawai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga lain’,” kata pria yang biasa disapa BW itu.

“Pimpinan KPK berhentilah ‘bertameng’ kenaifan karena sudah sangat menyebalkan. Saatnya Dewan Etik dibuat dan ditegakkan karena ada indikasi sebagian Pimpinan KPK telah mengetahui kejahatan yang terjadi tapi justru ‘menyembunyikan’ dan berpura-pura tidak tahu atau setidaknya melakukan tindakan yang tidak patut yang seharusnya menegakan nilai-nilai dasar KPK (integritas, keadilan, profesionalitas, kepemimpinan dan religiusitas) tapi justru mengingkarinya sebagaimana tersebut di dalam alenia keempat dan kelima Peraturan KPK tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat KPK.”

Bambang menambahkan, saat ini, pimpinan KPK tengah ‘diuji’ dan publik di seantero republik sedang mengamati, apakah masih punya ‘sedikit’ nyali untuk membongkar kasus ini hingga tuntas. Setidaknya memanggil dan memeriksa Tito Karnavian yang kala itu menjabat berbagai jabatan penting di republik ini untuk mendapatkan konfirmasi sesuai klaim dari Muhammad Iqbal selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri saat itu yang membantah aliran dana kepada Tito dengan menyatakan ‘catata dalam buku merah itu belum tentu benar’.

“Karena itu, mari kita cari kebenaran dengan menggunakan hasil investigasi dari Indonesialeaks ini.” kata dia.

Saat dikonfirmasi redaksi telusur.co.id, Senin malam, Bambang membenarkan siaran pers yang telah dibuatnya. “Iya betul. Thanks ya,” jawab BW.

Dalam siaran persnya itu, Bambang juga menyampaikan sebagian dari hasil investigasi Indonesialeaks. Dia menyebut ada buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR yang memuat indikasi transaksi kejahatan.

Selain itu, ada pula fakta tindakan merobek 15 lembar catatan transaksi ‘jadah’ atas buku bank serta sapuan tip-ex di atas lembaran alat bukti kasus penyuapan atas Paskalis Akbar oleh Basuki Hariman. Yang melegakan, kejadian itu juga diketahui penyidik KPK lainnya serta terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 gedung KPK pada tanggal 7 April 2017.

Perobekan atas buku bank sampul merah PT Impexindo Pratama karena buku itu berisi catatan pengeluaran perusahaan pada 2015-2016 dengan jumlah Rp 4,337 miliar dan USD 206,1 ribu, salah satu motif utamanya, diduga, ditujukan untuk menggelapkan, meniadakan dan menghapuskan nama besar petinggi penegak hukum yang mendapatkan transaksi ilegal dari perusahaan milik Basuki Hariman.

Yang lebih mengerikan seolah menghancurkan wajah dewi keadilan, Barita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik KPK, Surya Tarmiani pada 9 Maret 2017 yang memuat keterangan saksi Kumala Dewi Sumartono yang membuat rincian catatan laporan transaksi keuangan dalam kapasitasnya sebagai Bagian Keuangan CV Sumber Laut Perkasa, justru tidak ada di dalam berkas perkara. Yang tersebut di dalam berkas perkara jutsru BAP dari pelaku yang diduga menyobek 15 lembar transaksi jadah itu;

Padahal BAP yang dibuat penyidik Surya itu, memuat keterangan adanya 68 transaksi yang tercatat dalam buku bank merah atas nama Serang Noor dan ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Kepolisian RI. Indonesialeaks menyatakan “Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki, langsung maupun melalui orang lain”, baik ketika menjabat sebagai Kapolda Metro, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016 maupun ketika sudah dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI. [ipk]

Bagikan Ini :