Gedung Merah Putih KPK/telusur.co.id

telusur.co.id – KPK diminta jujur soal dugaan aliran dana yang mengalir dari pengusaha Basuki Hariman ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Permintaan itu disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane saat dihubungi telusur.co.id, Selasa (9/10/18).

Disampaikan Neta, jika dugaan tersebut ada, KPK harus menjelaskan secara transparan, sehingga tidak menjadi bola liar yang tidak berujung.

“Jika kasus itu benar-benar ada, KPK hrs menjelaskannya secara transparan, sehingga tidak menjadi bola liar yang tidak berujung,” kata dia.

Sebaliknya, jika kasus itu tidak ada KPK juga harus menjelaskannya hingga tidak ada polemik dan membuat berbagai pihak saling mencurigai atau saling menuding.

“Bola ada di tangan KPK. Dan publik butuh ketegasan KPK.”

Nama Tito muncul dari dokumen internal KPK tanggal 9 Maret 2017 dari Kumala Dewi saat ditanya oleh penyidik KPK mengenai nama-nama penerima aliran dana.

Dalam buku catatan keuangan, ada nama-nama yang ditengarai menerima aliran dana dari perusahaan milik Basuki. Tak tanggung-tanggung, ada 68 pejabat negara yang tertulis di buku ini dan diduga mendapat aliran dana, dimana salah satunya adalah nama Tito Karnavian.

Kasus ini kembali ramai dibicarakan berawal dari laporan serentak sejumlah media yang mengangkat investigasi lanjutan mengenai upaya perusakan barang bukti yang dilakukan dua mantan penyidik KPK dari Polri (Roland Ronaldy dan Harun).

Harun dan Roland dikembalikan KPK ke kepolisian pada tahun 2017, lebih cepat dari batas masa tugas. Pengembalian ini diduga sebagai sanksi karena mereka terbukti merusak barang bukti untuk kasus suap oleh pengusaha Basuki Hariman.

Laporan media berasal dari salinan berita acara pemeriksaan anak buah Basuki Hariman, Kumala Dewi Sumartono, pada 9 Maret 2017, yang bocor ke media.

Dalam buku merah, salah satu nama yang tercatat sering menerima adalah Tito Karnavian yang kala itu masih menjabat Kapolda Metro Jaya.

Nominal suap yang diduga diterima antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.

Terkait munculnya kembali persoalan tersebut, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan Jayamarta mengatakan, pihaknya telah menyelidiki dugaan aliran dana yang tercatat di buku merah tersebut langsung kepada Basuki.

“Gini, itu kan tahun 2017 dan kita sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kepada Pak Basuki langsung. Sumbernya dari siapa? Pak Basuki,” ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (8/10).

Dia mengklaim bahwa Basuki tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada 68 pejabat yang disebutkan. Termasuk kepada Tito.

“Kita tanya ke dia apa benar pernah memberikan apa yang tercatat dalam buku merah? Kata Pak Basuki tidak pernah. Jadi selesai. Kalau sumbernya saja bilang tidak pernah, kenapa kita bilang ada,” tegas Adi.

Tak hanya membantah aliran dana kepada Tito, dia juga menampik adanya perusakan barang bukti berupa buku merah yang berisi catatan pihak-pihak yang menerima aliran dana dari Basuki.

“Siapa yang bilang diduga dirobek? Gini, sekarang buku merah dijadikan barbuk di pengadilan. Nggak ada apa-apa kan? Pengadilan berjalan lancar,” singgungnya.

“Kalau lo tanya apa ada aliran dana, kalau itu sumbernya Basuki, Basuki sudah saya tanya dan itu tidak benar,” tandas Adi. [ipk]

Bagikan Ini :