Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawasslu) Abhan (kanan). FOTO: telusur.co.id

telusur.co.id- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menilai, terkait politik uang, Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu lebih longgar dibanding UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurutnya, jika dibandingkan, UU Pilkada lebih progresif ketimbang UU Pemilu. Pasalnya, dalam UU Pilkada, baik pemberi dmaupun penerima politik uang bisa dijerat.

“Kalau di UU 7 tahun 2017 tentang pemilu itu yang dijerat hanya pemberi,” kata Abhan di Media Center Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (8/10/18).

Abhan menjelaskan, dalam UU 7 tahun 2017 ketentuan dalam pasal 5, money politik dibedakan dalam 3 fase. Saat kampanye, masa tenang dan di hari pemungutan.

“Kalau kita bandingkan, di UU pilkada tak ada pembagian itu,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Abhan, di UU Pemilu, soal mahar politik harus diproses pidana terlebih dahulu. Bawaslu tidak bisa menindak secara administratif jika putusan pidananya tidak ada.

“Sanksi administratif baru bisa dikenakan setelah putusan pidana yang punya kewenangan hukum tetap,” tutur Abhan.

Dalam pasal 228 UU Pemilu, kata Abhan, ditentukan adanya larangan, tetapi sanksi pidananya tidak diatur seperti apa.

“Misalnya kasus Andi Arief, itu problemnya mau diancam apa kita enggak tahu,” ucapnya.

Karenanya, dia berharap, jika di dalam problem hukum ada persoalan, maka harus ada gerakan moral sebagai caleg bersih yang mengampanyekan anti politik uang.

“Ketika dalam problem hukum ada persoalan, harusnya ada gerakan dari caleg-caleg. Kami akan mendorong partisipasi publik agar ada gerakan melawan politik uang,” pungkasnya.[far]

Bagikan Ini :