FOTO: Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman

telusur.co.id- Partai Gerindra menganggap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, kurang tepat sasaran. Dimana, salah satu isinya, si pelapor kasus korupsi bakal diberikan hadiah Rp 200 juta

Demikian disampaikan oleh Ketua DPP Gerindra Habiburokhman kepada telusur.co.id, Rabu (10/10/18).

“Aturan tersebut bagus saja karena mendorong partisipasi masyarakat. Tapi saya ibaratkan aturan itu obat yang salah diagnosa,” ujarnya.

Baca juga: Diteken Jokowi, Pelapor Kasus Korupsi Dapat Duit 200 Juta

Menurut dia, permasalahan pemberantasan korupsi ini bukan persoalan kurangnya laporan, namun tindakan dari laporan tersebut.

Bakkan, Habiburokhman menganggap laporan dari masyarakat soal kasus korupsi kerap mengecewakan mereka.

“Persoalan pemberantasan korupsi saat ini bukanlah minimnya partisipasi masyarakat, karena tiap hari ada ratusan laporan disampaikan oleh masyarakat. Masalahnya justru tindak lanjut atas laporan tersebut yang kerap mengecewakan,” imbuhnya.

Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) ini juga menyebutkan beberapa kasus dugaan korupsi yang masih mangkrak sampai sekarang. “Banyak kasus menjadi contoh seperti Sumber Waras, kasus lahan Cengkareng dan banyak lagi. Masyarakat melapor dan menganggap bukti kuat, tapi seperti tidak ditanggapi serius,” tandasnya.[Ipk]

 

 

Bagikan Ini :