FOTO: Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.

telusur.co.id- Pengamat politik dari Voxvol Center Pangi Syarwi Chaniago menegaskan, yang berhak menegur terkait pelanggaran pemilu itu merupakan wewenang KPU dan Bawaslu.

Hal itu disampaikannya menanggapi aksi relawan yang tergabung dalam Garda Nasional Untuk Rakyat (GNR) yang melaporkan pasangan Prabowo-Sandi ke Bawaslu serta membawa kartu kuning bagi Prabowo yang dinilai telah ikut menyebar kabar bohong (hoax) penganiayaan Ratna Sarumpaet.

“Kartu kuning atau kartu merah itu urusan KPU, termasuk diskualifikasi Prabowo. Nggak ada urusannya sama relawan. Emang relawan itu wasit?” ujar Pangi kepada wartawan, Kamis (11/10/18).

Menurut Pangi, tindakan GNR itu terlalu lebay dan ambisius. Padahal, dengan adanya kasus ibu dari aktris Atiqah Hasiholan itu masing-masing kubu ada yang diuntungkan dan dirugikan.

“Ada yang mengambil keuntungan. Sekarang kubu Prabowo yang jadi sasaran tembak. Padahal yang menyebarkan berita bohong, sumbernya ada sama Ratna Sarumpaet,” imbuh dia.

Lagi pula, kata Pangi, akibat kasus hoax itu, Prabowo adalah korban. Jika ada kubu yang ingin mengeluarkan Prabowo-Sandi dari kontestasi Pilpres, menurut Pangi, hal itu sangat berlebihan.

“Prabowo adalah korban. Sekarang ada kubu yang ingin sangat ambisius mengeluarkan Prabowo dari lapangan pertandingan,” tandasnya.

Sebelumnya, relawan Garda Nasional untuk Rakyat (GNR) menyambangi Bawaslu untuk memberikan keterangan terkait laporannya terhadap Prabowo-Sandi yang dituding telah melakukan kampanye hitam lewat penyebaran hoax Ratna Sarumpaet. Ketika tiba di Bawaslu, GNR membawa kartu kuning untuk Prabowo.

“Kartu kuning yang kita bawa ini sebagai peringatan pada Pak Prabowo Subianto. Kami menduga bahwa pak Prabowo Subianto telah melakukan pelanggaran PKPU No 23 Tahun 2018 pasal 69 ayat 1 poin b,” kata Sekjen GNR, Ucok Choir di Bawaslu, Jakarta, Kamis (11/10/18).[far]

Bagikan Ini :