telusur.co.id – Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai koordinasi dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sangat lemah.

Hal itu terlihat saat Menteri Ignasius Jonan menaikkan harga BBM jenis premium, lalu satu jam kemudian, diturunkan lagi oleh presiden.

“Ini Pak Menteri menaikkan, Pak Presiden memerintahkan menurunkan dalam waktu satu jam, menandakan koordinsai yang sangat lemah di internal kabinet, kata Hidayat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/18).

Menurutnya, seharusnya hal seperti iu tidak terjadi karena bisa menghadirkan kegalauan di tingkat publik.

“Kalau negara diurus dengan cara semacam ini, akan jadi bagaimana Indonesia ke depan,” ujar Wakil Ketua MPR RI itu.

Meski demikian, Hidayat mengaku mengapresiasi keputusan pemerintah membatalkan kenaikan premium tersebut. Dia pun berharap, keputusan tersebut bukan dalam rangka pencitraan menjelang pilores 2019.

“Saya apresiasi bahwa negara mempertimbangkan kondisi rakyat lagi susah, daya beli menurun dan bencana ada di mana-mana,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga bahan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium menjadi Rp 7.000 per liter dari sebelumnya Rp 6.550 per liter.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, rencana kenaikan harga Premium di Jamali (Jawa, Madura dan Bali) menjadi Rp 7.000 per liter dan di luar Jamali menjadi Rp 6.900 per liter secepatnya Pukul 18.00 hari ini agar ditunda,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi, Rabu (10/10/18) kemarin.

Kenaikan harga Premium baru akan dilakukan setelah PT Pertamina (Persero) sebagai lembaga penyalur BBM Jenis Premium siap.[far]

Bagikan Ini :