Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Mohammad Nasih

telusur.co.id – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Mohammad Nasih menyarankan agar kampanye di lingkungan pendidikan ataupun di semua tempat citivas akademik diperbolehkan. Sebab, latar belakang orang-orang yang berpendidikan memiliki pemikiran kritis terhadap persoalan politik.

Hal tersebut disampaikannya terkait calon wakil presiden, Ma’ruf Amin, yang melakukan kunjungan ke pesantren dan disinyalir melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Mestinya kampanye di kampus dibolehkan. Kenapa? Menurut saya undang-undangnya nggak benar, orang nggak boleh kampanye di tempat pendidikan,” ujar Nasih di Kawasan Setia Budi, Jakarta, Kamis (11/10/18).

Dijelaskan Nasih, alasan agar kampanye di lembaga pendidikan diperbolehkan sebab mereka itu adalah para calon cendekiawan. Dan, diharapkan bisa mendengarkan secara langsung gagasan, visi-misinya program para kandidat. Dengan demikian, mereka bisa memilah mana yang terbaik dan rasional.

“Orang-orang kampus itu ngerti mana argumentasi calon-calon yang benar dan mana yang nggak benar kan gitu,” imbuh Nasih.

“Saya melihat ini menurut saya ini ketakutan saja, kekhawatiran berhadapan dengan orang-orang yang lebih kritis,” sambungnya.

Namun demikian, Nasih memaklumi UU Pemilu dengan tegas melarang kegiatan kampanye di lingkungan lembaga pendidikan. Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

“Melihat masyarakat kita belum dewasa, kalau ada yang berbeda kemudian bisa jadi konflik,” tutur Nasih

Diketahui, KPU dan Bawaslu menegaskan proses kampanye dalam Pemilu dan Pilpres tahun depan tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan.

Lembaga pendidikan yang dimaksud antara lain kampus dan pesantren. Larangan tersebut diatur dalam UU Pemilu, pasal 280 ayat (1) h menyebutkan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Tak tanggung-tanggung, sanksi pidana bagi pihak yang melanggar aturan itu adalah penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. (ham)

Bagikan Ini :