Diskusi:Posisi dan Peran Ulama di Pilpres 2019/istimewa

telusur.co.id – Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris menyarankan agar calon wakil presiden nomor urut satu Ma’ruf Amin tidak lagi melakukan kunjungan ke pesantren-pesantren.

Sebab, menurut dia, bisa saja cara itu sebagai bentuk kampanye yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

“Kita tunduk lah pada undang-undang Pemilu, sebab itu acuannya,” kata Syamsuddin di Kawasan Setia Budi, Jakarta, Kamis (11/10/18).

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan proses kampanye dalam Pemilu dan Pilpres tahun depan tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren dan Kampus.

Larangan tersebut diatur dalam UU Pemilu, pasal 280 ayat (1) h menyebutkan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
Tak tanggung-tanggung, sanksi pidana bagi pihak yang melanggar aturan itu adalah penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Dijelaskan Syamsuddin, jika Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu hanya mengunjungi pesantren bukan untuk kampanye tidak masalah. Namun, jika berkunjung ke pesantren dengan maksud lain, maka harus mengacu UU Pemilu. Karena, saat ini sudah masuk proses kampanye Pilpres.

“Ke kampus, ke pesantren, lembaga pendidikan kalau nggak salah itu kan tidak boleh, jadi kita patuh aja. tapi Kalau itu pesantren yang bersangkutan pondoknya kiai Ma’ruf repot juga,” imbuh dia.

Sebelumnya diwartakan, calon wakil presiden nomor urut 02, Ma’ruf Amin ngotot ingin tetap melakukan kampanye Pilpres 2019 di pesantren-pesantren.

“Kan saya orang pesantren, saya mau beritahu kepada mereka saya masuk jalur struktural. Saya beri alasan, minta dukungan dan do’a sesama warga pesantren,” kata Ma’ruf Amin di Kantor MUI, Menteng, Jakarta, Selasa (9/10/18).[far]

Bagikan Ini :