Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP DPR RI, Prof Hendrawan Supratikno (kiri) dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono (kanan).Foto:Bambang Tri P / telusur.co.id

telusur.co.id – Pembatalan kenaikan BBM jenis premium secara umum menggembirakan masyarakat. Namun dilain sisi, manajemen pemerintah harus diperbaiki.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan, di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/10/18).

“Manajemen pemerintahan harus diperbaiki. Namun, dari segi harga yang tidak naik, tentu masyarakat lebih senang,” kata Hendrawan.

Menurutnya, manajemen koordinasi dalam proses pengambilan kebijakan harus dibuat lebih rapi. Sebab, dibutuhkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN.

“Di bawah Kementerian BUMN ada Pertamina yang likuiditasnya agak terganggu dengan penugasan-penugasan pemerintah,” kata Hendrawan.

Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga premium. Keputusan itu disampaikan mendadak setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan menyampaikan konferensi pers kepada awak media soal BBM jenis premium akan dinaikkan mulai pukul 18.00 WIB, Rabu kemarin.

Rencananya, kenaikan BBM premium di Jawa, Madura dan Bali (Jamali) menjadi Rp 7.000 dan di luar Jawa, Madura, Bali menjadi Rp 6.900. Hal itu disebut akan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan Pertamina. [ipk]

Siapa Capres - Cawapres Pilihan Anda..?

Bagikan Ini :